24 September 2020, 21:31 WIB

Pasar Besar dan Lokasi Strategis Jadi Keunggulan Investasi di RI


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

DEPUTI Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo menuturkan, Indonesia memiliki kelebihan yang menjadi daya tarik dan menguntungkan investor dibandingkan berinvestasi di Vietnam.

Setidaknya ada 2 keunggulan yang dimiliki Tanah Air dan tidak dimiliki Vietnam yakni pasar yang besar dan lokasi yang strategis. Dua hal itu, kata Wahyu, merupakan hal positif yang bisa diraup oleh investor.

"Menurut saya, bisa bandingkan dengan jumlah penduduk, ini pasar yang besar. Indonesia juga lebih dekat ke Australia, dekat juga dengan India dan juga Eropa bila dibandingkan dengan Vietnam. Jadi saya pikir ini akan lebih banyak keuntungan," tuturnya dalam Virtual Business Dialogue bertajuk Special Economic Zones: Indonesia New World Economic Paradigm, Kamis (24/9).

Belum lagi, kata Wahyu, Indonesia saat ini tengah mempersiapkan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja untuk dijadikan UU baru. Diharapkan pembahasan produk hukum itu selesai akhir September dan dapat segera berlaku pada Oktober.

Hadirnya produk hukum dengan pendekatan omnibus law itu dinilai akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Sebab, pemerintah merampingkan dan memudahkan segala aturan bisnis yang selama ini kerap menghambat keran investasi di Tanah Air.

Salah satunya, kata Wahyu, ialah persoalan pengadaan maupun akuisisi lahan oleh investor. Ia tak menampik sejak dulu pemodal kerap dipersulit pada bidang tersebut. Izin berbelit dan prosesnya yang bertele-tele ditenggarai menjadi momok bagi pelaku usaha baik di dalam maupun di luar negeri.

Baca juga : Pemerintah Diminta Batasi Investasi Asing di Sektor Pelayaran

"Kami memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dan saya rasa kami juga bekerja dengan sistem yang baik. Bila pemerintah daerah nantinya tidak bisa mengatasi masalah dalam waktu tertentu, maka itu akan diambil alih oleh level pemerintah yang lebih tinggi," jelas Wahyu.

Pemerintah, lanjut dia, sejatinya juga tidak menutup mata soal permainan harga pengadaan lahan usaha di berbagai daerah oleh oknum tertentu. Oleh karenanya, dalam RUU Cipta Kerja pula pemerintah mengatur ihwal harga wajar lahan yang dapat dipakai untuk berusaha oleh pemodal.

Konflik diakui pasti akan terjadi, tapi pemerintah juga memitigasi hal itu dengan penyelesaian hukum. Jadi, bila nantinya ada perselisihan soal harga lahan, pemerintah akan siap menghadapinya hingga ke meja hijau.

"Di omnibus law ini, kita membentuk harga yang mandiri/setara yang masuk akal. Dengan begitu, nantinya harga lahan lain di sekitar itu pun akan mengikuti kewajaran harga itu. Karena kalau tidak, maka pemerintah akan membawa persoalan itu ke pengadilan, biar pengadilan yang memutuskan apakah pemerintah yang harus membayar lebih atau mereka yang harus mendapatkan harga yang sebelumnya diputuskan. Setelah itu diputuskan pengadilan, maka implementasi bisa segera dimulai," urai Wahyu.

Tak hanya itu, urusan birokrasi yang panjang juga menjadi salah satu yang disimplifikasi oleh pemerintah dalam RUU itu. "Menurut saya ini selalu menjadi bidang yang ingin disederhanakan oleh Presiden Joko Widodo, birokrasi kita ini sangat sulit. Tetapi dengan upaya yang konsisten dari pemerintah saya rasa birokrasi kita akan semakin baik," jelasnya.

"Dan salah satu upaya yang sudah kami mulai adalah dengan menggunakan OSS (online single submission). Ini adalah cara kami untuk dapat mengurangi jumlah pertemuan antara sektor swasta dan pejabat pemerintah kami. Melalui OSS sebenarnya adalah jawaban dari birokrasi," pungkas Wahyu. (OL-7)

BERITA TERKAIT