24 September 2020, 21:16 WIB

Pemidanaan dalam UU ITE Dnilai Alami Disorientasi


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

PEMIDANAAN menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 khususnya yang memuat mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik dinilai telah mengalami disorientasi. Pengambil kebijakan pun diharapkan bisa mendorong pemidanaan pencemaran nama baik (cyber defamation) UU ITE dihilangkan.

Hal itu mengemukakan dalam diskusi daring yang digelar Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bertajuk UU ITE dan Ancaman Kriminalisasi Kebebasan Berinternet, Kamis (24/9).

"Angka kriminalisasi menggunakan UU ITE semakin meningkat. Disebut kriminalisasi karena pemidanaan dalam UU ITE sudah mengalami disorientasi. Ancaman kriminalisasi ini banyak mengganggu berkaitan dengan HAM," ungkap Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Herlambang Wiratraman.

Herlambang menyatakan, pemidanaan menggunakan Pasal 27 itu kian meningkat dan kerap disalahgunakan. Pemidanaan yang awalnya ditujukan untuk membatasi, imbuhnya, kini bergeser menjadi penghilangan HAM atau kebebasan berekspresi. Ia menuturkan korban UU ITE kini juga beragam mulai dari rakyat biasa hingga kalangan akademisi.

"Posisi tentang pencemaran nama baik saat ini seringkali digunakan untuk menarget kritik atau (kebebasan) ekspresi," jelasnya.

Baca juga : Anji Petik Pelajaran dari Kasus Obat Antibodi Covid-19

Sebab itu, ujar Herlambang, pembaruan politik hukum dalam UU ITE ke depan perlu didorong. Ia pun mendorong agar pengambil kebijakan berani untuk menghilangkan pasal pencemaran nama baik di dunia maya itu. Pemerintah maupun DPR disarankan mengganti pemidanaan menjadi perdata.

"Ada kecenderungan negara-negara di dunia untuk menghapus segala bentuk pencemaran nama baik yang berkonsekuensi pidana. Itu bisa diganti dengan hukum yang lebih layak dan proporsional dengan mempertimbangkan soal kerugian, seperti memindahkannya ke perdata," ucapnya.

Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar menambahkan, penghilangan pemidanaan cyber demafation sudah menjadi tren di berbagai negara. PBB pun mendorong negara-negara untuk mengubah kriminalisasi pencemaran nama baik lantaran tak sesuai dengan prinsip HAM.

"Sekarang paling tidak sudah lebih dari 20 negara di dunia yang melakukan dekriminalisasi terhadap pidana pencemaran nama baik (di internet). Lalu ada sekitar 15 negara yang melakukan dekriminalisasi terhadap pencemaran nama baik tertulis," ujarnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT