24 September 2020, 19:50 WIB

Tenaga Kesehatan tidak Dilibatkan dalam Rapat Pilkada


Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum

KETUA Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih mengungkapkan tenaga kesehatan tidak pernah dilibatkan dalam setiap rapat yang digelar terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Sebagai pihak yang menangani kasus covid-19 secara langsung di lapangan, para ahli medis semestinya diberi ruang untuk menyampaikan masukan dalam hal gelaran pesta demokrasi yang dilaksanakan di tengah pandemi.

"Kami sangat menyayangkan, setiap rapat di Komisi II, unsur kesehatan tidak dilibatkan. Hanya KPU dan Bawaslu," ujar Daeng dalam diskusi daring, Kamis (24/9).

Daeng pun berharap berbagai peraturan yang dimunculkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna memperketat penerapan protokol kesehatan tidak sekadar formalitas belaka. Penerapan protokol kesehatan yang ketat menjadi harga mati karena IDI memprediksi pandemi di Indonesia belum akan mereda pada Desember mendatang.

"Harus ada skenario yang betul-betul menjamin. KPU sebaiknya melakukan simulasi tentang pilkada, bagaimana nanti pelaksanaannya di lapangan," kata Daeng.

Jika persiapan tidak dilakukan secara serius dan matang serta peraturan hanya dipandang sebagai simbol, ia khawatir kasus covid-19 akan melonjak signifikan selepas pilkada.

"Kalau terjadi lonjakan hebat akibat pemilu, fasilitas, dan tenaga kesehatan tidak akan cukup untuk menanggulangi itu. Itu yang jadi kekhawatiran kami," tandasnya.

Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto menekankan upaya pencegahan secara persuasif akan menjadi pilihan utama. Polri akan terus memberi imbauan kepada pasangan calon untuk tidak mengerahkan massa dalam jumlah banyak. Aparat juga meminta paslon tidak memberi perintah ke tim sukses secara sembunyi-sembunyi

Penegakan hukum bagi para paslon yang melanggar protokol kesehatan merupakan opsi terakhir. “Pada prinsipnya penegakan hukum tidak pandang bulu. Namun, dalam hal mengawal kampanye di tengah pandemi ini, upaya hukum kita berlakukan paling terakhir," tuturnya.

"Kalau misalnya ada paslon yang secara diam-diam menyuruh atau menginisiasi pengumpulan massa, ya itu akan kita hadapkan kepada pemeriksaan." (P-2)

BERITA TERKAIT