24 September 2020, 19:14 WIB

Perempuan Pengusung Reforma Agraria


Usep Setiawan , Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden | Opini

PADA 24 September 1960, terbit UU No. 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang kemudian menjadi Hari Tani Nasional. Tahun ini UUPA berusia 60 tahun. Salah satu dinamika penting gerakan reforma agraria di Indonesia, adalah, meningkatnya peran perempuan di dalamnya. Kepemimpinan perempuan dalam organisasi masyarakat sipil di berbagai level makin dominan. 

Belum lama ini di Serikat Petani Pasundan sebagai organisasi rakyat pelopor reforma agraria di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat memilih perempuan sebagai pemimpin organisasi tani lokalnya. Pada 12 Agustus 2020, terpilih Ai Susi Ketua SPP Cilawu Garut (2020-2023) didampingi Oyom wakil ketua, Elis sekretaris, dan Emay bendahara. Semuanya perempuan. 

Fenomena di SPP Garut ini seperti meneruskan kecenderungan dari menguatnya kepemimpinan perempuan pada organisasi masyarakat sipil (CSO) pengusung reforma agraria. Misalnya, sejak 2016 kepemimpinan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sebagai organisasi gerakan reforma agraria dipimpin perempuan. 

Lalu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) penghimpun komunitas masyarakat adat se-Nusantara, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai organisasi gerakan lingkungan penyokong reforma agraria, dan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pembela hukum struktural yang membantu rakyat miskin, juga dipimpin perempuan.

Masih banyak CSO dalam berbagai tema terkait reforma agraria dipimpin perempuan. Seperti Bina Desa yang memberdayakan masyarakat desa, KIARA pembela nelayan tradisional, dan Sawit Watch yang memantau perkebunan sawit, semuanya dipimpin kaum perempuan. 

Sebelumnya, Mama Aleta Baun tokoh lingkungan yang menggondol penghargaan The Goldman Environmental Prize 2013, untuk perjuangannya, bersama perempuan di Mollo, NTT melawan pertambangan marmer yang merusak lingkungan dan adat setempat sejak 1999.

Perlawanan feminis
Meningkatnya kepemimpinan perempuan dalam gerakan reforma agraria membawa angin segar bagi perbaikan strategi gerakan sosial yang mengedepankan empati. Fenomena ini bisa dianalisis dengan berbagai perspektif. 

Pertama, fenomena ini merupakan hasil oto-kritik kalangan gerakan terhadap kepemimpinan laki-laki dalam gerakan sosial.    

Pergeseran peran lelaki dari gerakan sosial yang ditandai menguatnya gerakan politik praktis, mendorong banyak laki-laki pelaku gerakan sosial berpindah 'perahu' ke partai politik.

Kedua, hal ini merupakan hasil dari pendidikan panjang para aktivis feminis sebelumnya. Pendidikan yang dilakukan tokoh-tokoh gerakan sosial pada era Orde Baru hingga awal reformasi berbuah manis. Kini makin banyak aktivis perempuan yang punya pengetahuan, keterampilan dan keberanian hingga mampu tampil memimpin organisasi. Hal ini indikasi kesetaraan gender menguat. Kemampuan perempuan terkonfirmasi tak kalah dari lelaki. 

Ketiga, hal ini menandakan perlawanan terbuka atas patriarki yang dominan dalam politik agraria dan pengelolaan kekayaan alam. Pendekatan kekuasaan dalam memfasilitasi penetrasi kapital di lapangan agraria, seperti perkebunan, kehutanan dan infrastruktur dilawan dengan pendekatan feminisme dan humanisme. Perlawanan anti-kekerasan, mengutamakan dialog dan nalar sehat, umumnya, jadi pilihan strategis gerakan sosial yang dipimpin perempuan.

Menimbang ketiga perspektif di atas, peran perempuan menguat seiring pembangunan yang tidak memberi ruang memadai bagi keadilan. Perempuan, dalam gerakan sosial yang anti-eksploitasi manusia oleh manusia lainnya, terus menguat dalam melawan ketidakadilan.

Akomodasi perempuan
Diperlukan akomodasi dalam kebijakan terhadap fenomena menguatkan peran perempuan dalam gerakan sosial ini. Selain memberi ruang lebar agar proses alami berlangsung dalam kaderisasi dan regenerasi dunia gerakan sosial, kebijakan pemerintah penting guna mengakomodir peran perempuan dalam agenda-agenda pembangunan. Memberikan kesempatan lebih luas kepada perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan jadi indikator kongkritnya. 

Kepedulian pada pelibatan kaum perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan. Peran perempuan dalam perencanaan pembangunan bisa memastikan setiap rencana yang disusun tidak bias laki-laki, dan tak memarginalisasi perempuan sejak awal. Pendekatan, target dan sasaran dari rencana pembangunan sudah sejak awal didesain untuk ramah terhadap perempuan.

Lebih jauh, dicontohkan Presiden Jokowi, penempatan perempuan dalam jabatan-jabatan strategis pemerintahan, perlu ditularkan ke seluruh jenjang pemerintahan. Penunjukan pejabat perempuan setingkat direktur jenderal dan direktur di pusat, hendaknya juga dilakukan di provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga, perempuan kian luas kiprahnya dalam tubuh birokrasi pemerintahan. Diharapkan, birokrasi yang peduli dan berempati tak sekedar mimpi.

Akomodasi kepentingan perempuan dalam pembangunan jadi jalan peningkatan kualitas peran perempuan bagi perubahan sosial, politik dan ekonomi bangsa. Bersamaan dengan itu, pendekatan dan tujuan pembangunan yang 'patriarki' digeser jadi lebih 'feminis'. Sehingga, kondusif bagi tegaknya keadilan (gender) dalam proses maupun hasilnya.

Karenanya, fenomena menguatnya peran perempuan di dunia gerakan ini, akan bermakna positif bagi perkembangan peradaban bangsa. Mengingat, perempuan itu tiang negara, makin kuat tiang, makin kuat pula negara. Jika tiang rapuh, negara jadi mudah goyah dan tak mustahil roboh. Semoga saja tidak. Selamat Hari Tani Nasional 2020.

BERITA TERKAIT