24 September 2020, 16:47 WIB

Sanksi Pelanggar Protokol Dinilai Masih Lemah


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menuangkan sanksi pelanggaran protokol kesehatan pada tahapan kampanye dalam Peraturan KPU (PKPU) 13 berupa teguran tertulis hingga pembubaran. Hukuman itu dinilai masih lemah untuk memastikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 terbebas dari ancaman covid-19.

"Terkait sanksi sangat lembek karena umumnya peringatan tertulis. Tidak ada peringatan yang serius," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karius, dalam diskusi virtual bertajuk Kampanye tanpa Gemuruh Massa: Menakar Peluang dan Tantangan Kampanye di Era Pandemi, Kamis, (24/9).

Menurut dia, sanksi tegas sangat dibutuhkan untuk melahirkan efek jera supaya seluruh pasangan calon menjalankan PKPU yang baru disahkan Rabu (23/9). Bila sebatas teguran tertulis potensi pelanggaran masih cukup besar.

"Ketentuan ini masih dapat diremehkan pasangan calon," ujarnya.

Selain itu, kampanye menggunakan media daring dan sosial juga tidak dapat dilakukan seluruh pasangan calon. Terlebih mereka yang berada di daerah dengan infrastruktur telekomunikasi masih terbatas.

"Bagaimana di Flores sana contohnya, akses internet yang kurang harus berkampanye dengan media sosial. Walaupun bisa dipaksakan namun partisipasi masyarakat akan rendah karena itu tadi jaringan telekomunikasinya yang masih rendah," paparnya.

Baja juga : Lembaga Survei & Konsultan Politik Berharap Pilkada Tidak Ditunda

Karena itu, Lucius mengatakan kampanye tatap muka meskipun dibatasi 50 orang dan menggunakan protokol kesehatan pasti menjadi pilihan pasangan calon di daerah dengan akses internet buruk. Pada titik ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus mengawasi karena rentan terjadi pelanggaran.

"Pilihan kampanye di ruangan terbatas akan menjadi pilihan dan ini menjadi pekerjaan rumah pengawasan. Bagaimana memastikan pelaksanaan kampanye terbatas ini bisa terawasi," ungkapnya.

Menjawab itu, Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin yang turut hadir pada acara itu mengatakan Bawaslu mendorong seluruh pihak menghormati dan menjalankan protokol kesehatan sesuai PKPU 13. Pelaksanaan pilkada sempat tertunda akibat belum terdapat sarana yang bisa digunakan untuk menjalankan seluruh tahapan di tengah pandemi.

Kerumunan massa pasti tidak boleh sehingga PKPU 13 menghapus kampanye dengan menggelar konser dan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Tapi penyelenggara pilkada dan pemerintah memahami tidak semua daerah memiliki akses internet yang baik sehingga masih diperbolehkan tatap muka.

Supaya tidak ada pelanggaran, kesadaran bersama terhadap ancaman covid-19 harus muncul. "Tentunya Bawaslu di tingkatkan terbawah akan memantau manakala ada pasangan calon yang akan menggelar tatap muka. Koordinasi kita jalin supaya sebelum adanya kerumunan tidak terjadi," pungkasnya.

Pada kesempatan sama, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan setiap tahapan pilkada akan diawasi dan dievaluasi untuk perbaikan tahap selanjutnya. Bila mendesak, DPR akan mengusulkan untuk revisi UU Pilkada atau melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Komisi II kata dia telah menerima masukan berupa rekapitulasi elektronik, petugas TPS mendatangi pemilih hingga mengubah regulasi. "Itu akan kita lakukan setelah evaluasi di tahapan ini. Pasalnya PKPU 13 juga hasil evaluasi dari tahapan pendaftaran yang terjadi kerumunan," tutupnya. (OL-2)

 

BERITA TERKAIT