24 September 2020, 16:45 WIB

Din Syamsuddin: Lindungi Rakyat, Penundaan Pilkada Amanat UU


Sri Utami | Politik dan Hukum

DESAKAN untuk menunda Pilkada serentak 9 Desember mendatang terus disuarakan. Berbagai pertimbangan penundaan Pilkada serentak tersebut datang dari berbagai tokoh masyarakat dan akademisi.

Dalam Sarasehan Kebangsaan Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju Kamis, (24/9) Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju Din Syamsuddin pemerintah memiliki landasan yang cukup untuk menunda Pilkada serentak.

Pandemi covid-19 merupakan kejadian luar biasa yang membutuhkan fokus dan penanganan khusus oleh berbagai pihak khususnya pemerintah yang berkewajiban melindungi seluruh rakyatnya.

Hal tersebut telah diamanatkan dalam UU 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“Dampak kemanusian yang serius dan di dalam pasal penjelasan Perppu ada mengatakan bahwa Pilkada bisa ditunda jika terjadi musibah nasional seperti covid-19 ini. Sesungguhnya pemerintah punya landasan yang cukup kuat dan amanat dari UU juga misi pemerintah dan negara melindungi masyarakat,” jelasnya.

Dalam diskusi daring tersebut pengamat Otonomi Daerah Djoehermansyah Djohan juga mengemukakan hal yang sama. Kondisi pandemi covid-19 saat ini merupakan kondisi tidak sehat untuk otonomi daerah. Otonomi daerah meliputi adanya keadilan (stabilitas), penguatan demokrasi, peningkatan kesejahteraan rakyat dan ekonomi serta pelayanan publik yang baik.

“Otonomi dilakukan agar kekuasaan tidak semuanya ada di pusat. Daerah dibebaskan untuk memilih pemimpinnya sendiri,” ujarnya.

Selain itu menurut dia Pilkada serentak yang dipaksakan dilaksanakan tersebut disebabkan berbagai kepentingan salah satunya mahar dari para petahana. Lebih dari 200 petahana diduga memberikan mahar kepada partai dan pembuat kebijakan sehingga pilkada harus tetap terlaksana meski di tengah pandemi.

“Lebih dari 200 petahana memang melakukan lobi kepada para pembuat kebijakan termasuk partai supaya mereka masih tetap dalam jabatan dan pilkada mundur, tidak mundur sekali. Dan saya menduga parpol menerima uang mahar dari para calon agar dapat kendaraan dan surat,” ungkapnya.

Ketua PBNU Eman Suryaman meminta pemerintah untuk lebih dulu fokus mengutamakan kesehatan rakyat dan menunda pelaksanaan Pilkada serentak hingga masa pandemi dapat dikendalikan. Jika penundaan dilakukan maka menjadi kesempatan pemerintah untuk memersiapkan Pilkada yang bebas dari politik uang.

“Meminta pemerintah untuk menentaskan kesehatan dulu. PBNU memberikan masukan kepada pemerintah, DPR dan KPU untuk menunda pilkada serentak dan meminta merelokasikan anggaranpilkada untuk tangani pandemi dan sosial masyarakat. Dan juga bisa memersiapkan pemilihan yang mungkin tidak bersih dari politik uang tapi setidaknya bisa menekan,” tuturnya. (OL-4)

BERITA TERKAIT