24 September 2020, 12:05 WIB

Pemerintah Tekankan Kesadaran Pasangan Calon


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

PEMERINTAH menekankan kepada pasangan calon (Paslon) supaya menaati protokol kesehatan pada setiap tahapan pilkada 2020. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus bertindak tegas dalam menangani setiap pelanggaran ketentuan yang telah tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 Pemilihan Kepala Daerah di tengah pandemi covid-19.

"Membangun kesadaran paslon dan tim sukses juga simpatisan untuk menjadi agen teladan penerapan protokol kesehatan," terang Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar kepada Media Indonesia, Kamis (24/9).

Baca juga: Ada 9 Hal Baru dalam Pemungutan Suara Pilkada 2020, Apa Saja?

Menurut dia, seluruh aktor yang terlibat dalam proses pilkada harus memahami dan menyadari bahaya setiap tindakan yang melanggar protokol kesehatan. Kerugian yang muncul dari pelanggaran itu bukan hanya mengancam keselamatan pelaku namun juga orang di sekitar.

Bawaslu tingkat provinsi hingga kabupaten/kota mesti tegas mengimplementasikan ketentuan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020. "Setiap pelanggaran harus ditindak serta mulai dari yg ringan sampai yang berat. Jangan ada pembiaran."

KPU meniadakan kegiatan kerumunan pada setiap tahapan pilkada 2020 termasuk konser. Ketentuannya diatur dalam PKPU 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease (covid-19).

PKPU ini telah diundangkan pada Rabu (23/9) dengan ditandatangani Direktur Jenderal Peraturan Perundangan-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana. Dalam pertimbangannya, KPU mendasarkan pada kondisi penyebaran covid - 19 yang semakin meluas,dan hasil evaluasi ketentuan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam covid - 19 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020, perlu melakukan perubahan ketentuan kampanye dalam kondisi bencana nonalam covid-19.

PKPU 13 ini melarang pengumpulan massa pada tahapan kampanye sebagaimana Pasal 88C PKPU Nomor 13/2020. Pasal ini secara lengkap berbunyi, "(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk, a. rapat umum, b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan atau sepeda santai, d. perlombaan, e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah dan atau f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik." berdasarkan salinan PKPU 13 yang disosialisasikan KPU, Kamis (24/9).

KPU hanya memperbolehkan kegiatan sesuai Pasal 57 berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan atau media daring dan atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, KPU mengatur sanksi sesuai Pasal 88C ayat (2) berupa penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu satu jam sejak diterbitkan peringatan tertulis. (Cah/A-1)

BERITA TERKAIT