24 September 2020, 09:33 WIB

Bawaslu Tekankan Pentingnya Kerja Sama untuk Antispasi Kerumunan


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menekankan pentingnya menjaga pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 terbebas dari klaster baru covid-19. Ketentuan mengenai larangan kerumunan sudah tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 13 tinggal diimplementasikan di lapangan melalui kerja sama seluruh pihak.

"PKPU itu hasil harmonisasi semalam. Selama dua malam berturut-turut, DPR, KPU, Bawaslu dan Kementerian Hukum dan HAM menggelar pertemuan. Itu bagian dari adaptasi dan usaha kita mengatur agar tidak banyak acara kerukunan atau jumpa fisik," kata Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin kepada Media Indonesia, Kamis (24/9).

Menurut dia, pandemi covid-19 menuntut semua pihak bergotong-royong mengantisipasi termasuk dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Maka, dalam PKPU itu tertulis larangan segala bentuk kerumunan mulai tahapan pengundian nomor urut dan khususnya pada tahapan kampanye.

Baca juga: KPU Batal Izinkan Konser Kampanye

"Kan memang situasinya pandemi, kita harus menghindari banyak kegiatan kumpul-kumpul. Paling tidak itu yang sudah diatur untuk kebaikan bersama dengan melarang jenis kegiatan lain yang berpotensi ngumpulin orang," ujarnya.

Ia mengatakan, Bawaslu mengutamakan pencegahan dalam pelaksanaan PKPU tersebut. Koordinasi dengan semua pihak menjadi kunci supaya bisa mengantisipasi potensi kerumunan.

"Kita sebenarnya menekankan betul pencegahan pertemuan-pertemuan karena kalau sudah kumpul, baru kita tindak. Jika sudah ada yang terinfeksi maka potensi menularnya sudah terjadi. Oleh karenanya, baik calon, parpol, pemilih dan penyelenggara sangat penting untuk mematuhi protokol kesehatan ini. Semau harus mengambil perannya," paparnya.

Menurut dia, Bawaslu akan terus mengoptimalkan sinergi dengan Kepolisian dalam menekan potensi kerumunan hingga membubarkannya.

"Selama ini sudah begitu. Bahkan saat kerumunan pendaftaran calon. Tapi kan terbatas, kita sampaikan lewat pengeras suara dan lainnya. Nah ada peran kepolisian juga kan di situ yang harus diperankan juga. Makanya ada koordinasi bersama," tutupnya.

KPU RI resmi melarang kegiatan kampanye Pilkada 2020 dengan menggelar konser dan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Selanjutnya pasangan calon diperbolehkan untuk menyosialisasikan janji kampanye melalui media daring dan media sosial.

Ketentuan itu berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease (Covid-19).

PKPU ini telah diundangkan pada Rabu (23/9) dengan ditandatangani Direktur Jenderal Peraturan Perundangan-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana.

Dalam pertimbangannya, KPU mendasarkan pada kondisi penyebaran covid - 19 yang semakin meluas, dan hasil evaluasi ketentuan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam covid-19 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020, perlu melakukan perubahan ketentuan kampanye dalam kondisi bencana nonalam covid-19.

PKPU 13 ini pun melarang kampanye dengan cara pengumpulan massa di luar ruangan dan kegiatan turunannya seperti konser hingga kegiatan budaya yang semula diperbolehkan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 88C PKPU Nomor 13/2020.

Pasal itu secara lengkap berbunyi, "(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk, a. rapat umum, b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan atau sepeda santai, d. perlombaan, e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah dan atau f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik." berdasarkan salinan PKPU 13 yang disosialisasikan KPU, Kamis (24/9).

KPU hanya memperbolehkan kegiatan sesuai Pasal 57 berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan atau media daring dan atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, KPU mengatur sanksi sesuai Pasal 88C ayat (2) berupa penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu satu jam sejak diterbitkan peringatan tertulis. (OL-1)

BERITA TERKAIT