23 September 2020, 21:13 WIB

Pelanggar Prokes Di Jatim Capai 8.685 Orang dan Denda Rp461 Juta


Heri Susetyo | Nusantara

OPERASI yustisi protokol kesehatan (prokes) covid-19 di Jawa Timur sejak 14-23 September sudah menjaring pelanggar yang harus membayar uang denda sebanyak 8.685 orang. 

Pada pelanggar prokes selama sepuluh hari itu kebanyakan dari wilayah Surabaya Raya yaitu meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Gresik. Selain itu juga dari sejumlah wilayah lain di Jatim seperti Sumenep, Tulungagung, Tuban, Bondowoso dan Magetan.

Nilai uang denda dari pelanggar prokes tersebut mencapai lebih dari Rp461 juta. Uang denda tersebut dimasukkan ke kas daerah masing-masing kabupaten/kota.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo  Wisnu Andiko mengatakan, prioritas operasi yustisi tersebut adalah di wilayah Surabaya Raya. Pola operasi yustisi prioritas wilayah ini terkait dengan percepatan penanganan covid-19 di Surabaya Raya. 

"Kegiatan ini dilakukan di setiap perbatasan pintu masuk dan keluar kota Surabaya, seperti di Suramadu, Osowilangun dan Waru. Yang tentunya berdiri posko yang bersifat stasioner yang melakukan operasi yustisi," Trunoyudo saat mengecek Pos Pengamanan Covid-19 Suramadu Surabaya, Rabu (23/9).

Menurut Truno, di setiap pospam perbatasan pintu masuk dan keluar Surabaya ada petugas gabungan Polri, TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Selain standby, ada juga petugas yang mobil melakukan sosialisasi dan juga penindakan atau penegakan hukum.

"Sejauh ini sejak tanggal 14 September sampai hari ini tanggal 23 Septenber 2020. Sudah melakukan kegiatan memberi sanksi teguran sebanyak 125.595 teguran, baik teguran lisan maupun tertulis," kata Truno.

Masih kata Truno, dari kegiatan ini ada beberapa sanksi di antaranya, sanksi kerja di fasilitas umum mencapai 30. 077 ribu pelanggar. Selain itu ada sanksi penutupan tempat usaha di 22 lokasi dan sanksi sita KTP ada 4.033 orang. 

Truno menambahkan landasan pelaksana operasi yustisi adalah Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu juga Perda Nomor 2 Tahun 2020, Pergub Nomor 53 Tahun 2020 dan penerapan Perwali dan Perbup di masing masing wilayah kota dan kabupaten. (J-1)

BERITA TERKAIT