23 September 2020, 14:16 WIB

Mentan Didesak Setop Izin Impor Kopi


Despian Nurhidayat | Ekonomi


Menteri Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) Teten Masduki mengakui sedang melobi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo agar tidak mengeluarkan izin impor untuk komoditas kopi robusta.

Pasalnya, serapan komoditas pangan, khususnya kopi, sedang anjlok lantaran menurunnya daya beli masyarakat dan permintaan ekspor akibat situasi pandemi covid-19.

"Daya beli masyarakat turun, permintaan ekspor kopi juga turun. Padahal produksinya sedang baik saat ini, lalu menghadapi pandemi covid-19 sehingga penyerapan komoditas pangan ini kemudian terganggu. Kopi 96,6% itu dihasilkan dari kebun rakyat. Jadi memang ini penting dicari solusinya" ungkapnya dalam webinar Solusi Penyerapan dan Pembiayaan Kopi di Tengah Pandemi, di Jakarta, Rabu (23/9).

Lantas demikian, ia menyoroti bahwa saat ini masih terdapat dua perusahaan pengolahan kopi besar yang masih memiliki kebutuhan impor kopi robusta, yakni PT Kapal Api Global yang memenuhi permintaan domestik, dan PT Mayora Indah Tbk yang memenuhi permintaan ekspor.

Menkop menyoroti letak permasalahan harga kopi dalam negeri yang masih tinggi dibandingkan kopi impor dari negara seperti Vietnam atau Brazil. Hal tersebut dinilai semakin menyulitkan penyerapan produksi kopi yang dihasilkan petani lokal.

“Makanya saya minta ke Mentan agar tidak perlu lagi keluarkan izin impor supaya bisa serap produk dalam negeri yang tidak bisa diserap pasar,” tegas Teten.

Selain itu, Teten menegaskan bahwa pihaknya telah diperintahkan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo untuk mencari solusi terhadap permasalahan penyerapan pangan, termasuk kopi.

Terkait perwujudan hal tersebut, pihaknya tengah mengaplikasikan beberapa skema antara lain melibatkan koperasi yang ada di sekitar daerah-daerah produsen kopi untuk membeli langsung dari petani. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan membantu koperasi dalam hal pembiayaan serta pengembangan tata usaha. Lalu kemudian mengupayakan koperasi mampu terhubung langsung dengan offtaker yakni BUMN atau swasta.

“Saya juga bicara dengan Dirut Himbara untuk integrasikan pembiayaan KUR untuk petani dan lalu koperasinya melalui kami. Dengan begitu kita bisa lindungi petani dari market. Kita bisa mengatasi kebutuhan keuangan dari koperasi,” pungkasnya. (E-3)

BERITA TERKAIT