23 September 2020, 13:20 WIB

Baru 671 Akomodasi Wisata di Bali yang Bersertifikasi Prokes


Arnoldus Dhae | Nusantara

PEMPROV Bali mendorong pelaku usaha pariwisata memiliki sertifikasi penerapan protokol kesehatan (Prokes). Khususnya dalam bidang Cleanlines, healthy, safety dan enviromental Sustainability (CHSE). Tercatat sudah ada 671 akomodasi pariwisata di Bali yang sudah mendapatkan sertifikasi tersebut.

"Total secara keseluruhan pasca pandemi Covid-19 ini, sudah ada 671 akomodasi wisata yang sudah mendapatkan sertifikasi Prokes. Jumlah ini terdiri hotel, destinasi, angkutan wisata, dan restoran," ujar Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa, di Denpasar, Rabu (23/9).

Angka tersebut, jelas Astawa, baru yang diurus oleh Provinsi Bali. Belun yang diurus oleh kabupaten dan kota. Untuk hotel, Provinsi Bali hanya mengurus yang bintang 3, 4, 5. Sementara untuk bintang 1 dan 2 diurus oleh kabupaten dan kota.

"Hingga kemarin sore, jumlah hotel bintang 3 sampai 5, baru ada 131 hotel yang sudah mendapatkan sertifikat Prokes. Jumlah ini masih relatif kecil karena jumlah hotel bintang 3 sampai 5 di Bali ada sekitar 500-an hotel. Sementara jumlah yang sudah mendapatkan sertifikasi Prokes baru 131 hotel. Untuk bintang 1 dan 2 hingga kelas melati dan villa akan diurus oleh kabupaten dan kota di Bali," paparnya.

Ia mengatakan, dalam proses tersebut memang ditemui banyak kendala di lapangan. Satu hotel misalnya harus membutuhkan waktu minimal 3 jam. Sementara tenaga dan waktu masih sangat minim sebab tidak semua orang bisa
menjadi tim sertifikasi Prokes.

Pihaknya saat ini mengembangkan proses sertifikasi Prokes CHSE secara online atau virtual. Tim dan pihak hotel melakukan seperti zoom meeting. Bagian-bagian yang akan dinilai bisa dizoom melalui video atau foto saat itu pula.

"Pihak hotel tunjuk secara zoom dan diarahkan tim. Bila memenuhi syarat maka mereka akan menandatangani Pakta Integritas, lalu sertifikat diberikan. Setelah itu tim akan melakukan Sidak ke lapangan untuk membuktikan apakah benar-benar sesuai dengan Prokes CHSE atau tidak," ujarnya.

Bila tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang ada maka sertifikasi tersebut bisa dicabut dan dibatalkan. Namun hal ini jarang terjadi karena biasanya hotel-hotel malah yang proaktif meminta agar lokasinya segera dinilai.

"Sebab sertifikasi Prokes CHSE menjadikan branding tersendiri sebagai bentuk pengakuan dan daya saing penjualan ke para tamu asing," ujarnya. (OL-13)

Baca Juga: Polri: Belum Ada Pelaporan UI Soal Dugaan Fitnah Politikus PKS

BERITA TERKAIT