23 September 2020, 07:40 WIB

Hadapi New Normal, Pemkab Halut Perketat Pengawasan


Hijrah Ibrahim | Nusantara

MENGHADAPI new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru di masa pandemi covid-19, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara memperketat pengawasan orang asing yang masuk ke kabupaten itu.

Pengawasan orang asing itu dilakukan dengan dibentuknya Tim pengawasan orang asing (Timpora) dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI serta Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Selasa (22/9).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo Agung Promono mengatakan tujuan diadakannya Rapat Timpora tingkat kabupaten itu sebagai sarana koordinasi dalam rangka melaksanakan penguatan pengawasan terhadap orang asing dan untuk menjalakan fungsi penegakan hukum keimigrasian di wilayah Halut.

Baca juga: Ambulans Andal Bantu Tangani Pandemi

"Menghadapi adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi covid-19 ini perlu adanya pengawasan ketat orang asing masuk di Kabupaten Halmahera Utara, agar tidak ada lagi penyebaran virus korona di Halmahera Utara," ungkap Agung.

Sementara itu, Wakil Bupati Halmahera Utara Muchlis Tapi Tapi menyampaikan apresiasinya terhadap keberadaan Timpora.

Menurutnya, Timpora merupakan suatu wadah untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi dan tempat saling bertukar informasi dalam rangka deteksi dini, pencegahan, dan penindakan keberadaan orang asing, khususnya di Kabupaten Halmahera Utara.

"Terkait pengawasan orang asing tentu penting untuk melibatkan semua pihak, arus komunitas orang asing yang berada di daerah membutuhkan dukungan dari aparat setempat," ucap Muchlis.

Muchlis juga menyampaikan, dalam pengawasan orang asing itu, tidak boleh menjadi objek tetapi perlu juga memikirkan rasa keamanan mereka, agar tetap merasa aman dan nyaman berada di daerah ini.

"Harapan kami kiranya rapat ini dapat memberikan suatu kebijakan terbaik dalam pengawasan orang asing di Halut," katanya.

Selain itu, lanjut Muclis, pengawasan orang asing ini merupakan tugas bersama seluruh instansi yang melibatkan banyak pihak, dimulai dari lingkungan Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI sampai dengan Kementerian dan Lembaga terkait. (OL-1)

BERITA TERKAIT