23 September 2020, 01:10 WIB

Beragam Pelanggaran Pilkada masih Terjadi


(UL/YH/HI/WJ/N-3) | Nusantara

PILKADA tahun ini belum bisa lepas dari pelanggaran. Belum memasuki masa kampanye, Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, saja, Badan Pengawas Pemilu sudah menemukan 17 pelanggaran.

"Sebanyak 16 kasus sudah selesai diproses, dan satu kasus sedang diproses. Dari sisi pelaku, tiga di antaranya merupakan pelanggaran etik penyelenggara pemilu, 12 kasus pelanggaran administrasi pemilihan, dan satu kasus pelanggaran netralitas ASN," kata Ketua Bawaslu Indramayu Nurhadi, kemarin.

Khusus pelanggaran yang melibatkan ASN, Bawaslu telah melimpahkan kasusnya ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Bawaslu RI. "Dari pemeriksaan awal, kami menyimpulkan kasus itu layak diteruskan ke pusat. Kami tengah menunggu perkembangannya," lanjut Nurhadi.

Peringatan juga dilontarkan Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, Erman Wadison. Ia khusus menyoroti pelibatan wali nagari atau kepala desa.

"Pasangan calon jangan pernah berpikir untuk melibatkan kepala desa dalam politik praktis. Ada sanksi pidana yang berlaku bagi mereka yang terlibat," ungkap Erman.

Selain pasangan calon, Wali Nagari juga diingatkan agar tidak terjerat persoalan hukum selama proses tahapan Pilkada 2020 berlangsung. "UU jelas menyatakan kepala desa dilarang ikut politik praktis dalam pilkada. Jika melanggar, penjara menanti," lanjutnya.

Kondisi berbeda dilaporkan dari Maluku Utara. Suasana panas masih berlangsung di Halmahera Selatan.

Gugurnya petahana Bahrain Kasuba yang berpasangan dengan Muhlis Sangaji, karena tidak mendapat dukungan partai, membuat massa pendukung mereka terus bergerak. Senin (21/9) sore, mereka mendatangi kantor Bawaslu untuk melaporkan ijazah palsu yang diduga dimiliki Usman Sidik, salah satu bakal calon.

Massa yang emosi merusak pagar kantor Bawaslu dan bentrok dengan polisi. "Kami menuntut dugaan ijazah palsu Usman Sidik diproses segera," kata Ridwan Toara, koordinator pendukung Bahrain-Muhlis.

Atas kericuhan itu, Kapolda Maluku Utara Irjen Rikhwanto berjanji akan mengambil tindakan dengan memproses pelaku perusakan. "Kita akan ambil tindakan tegas."

Di Surakarta, Jawa Tengah, lebih dari 1.300 penyandang disabilitas akan mengikuti pesta demokrasi. Di kota ini, anak sulung Presiden Joko Widodo ikut berkontestansi bersaing dengan pasangan independen. (UL/YH/HI/WJ/N-3)

BERITA TERKAIT