22 September 2020, 19:20 WIB

KPPOD Sebut RUU Cipta Kerja Merupakan Momentum Reformasi Regulasi


Despian Nurhidayat | Ekonomi

DIREKTUR Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja merupakan momentum reformasi regulasi.

Momentum yang dimaksudkan ialah untuk mengintegrasikan pengaturan dari berbagai hal, khususnya terkait perizinan investasi yang selama ini berserakan di berbagai peraturan perundang-undangan untuk kemudian disatukan dalam satu buku besar yang disebut RUU Cipta Kerja.

Baca juga: Manfaat RUU Cipta Kerja akan Dinikmati Masyarakat di Masa Datang

"Inilah bagian dari reformaai regulasi, pembenahan di hulu agar kemudian tata kelola investasi, ekosistem investasi itu menjadi lebih baik, lebih pasti dan lebih mudah ke depan," ungkapnya dalam webinar RUU Cipta Kerja Momentum Daya Saing Agregasi Daerah, Selasa (22/9).

Dia melihat semangat RUU Cipta Kerja ialah pemerintah hendak mengambil jalan yang sistematis bagi penciptaan lapangan kerja. Karena faktanya, Indonesia butuh kerja, rakyat butuh kerja apalagi pascapandemi.

Menurutnya banyak masyarakat yang saat ini mengalami pemutusan hubungan kerja, banyak perusahaan yang berhenti beroperasi atau beroperasi secara parsial. Robert menegaskan bahwa ini adalah bagian dari transformasi ekonomi, menyiapkan satu peta jalan agar pasca pandemi masyarakat memiliki suatu pondasi sehingga dapat melakukan proses kegiatan ekonomi.

"Namun, tidak dengan itu kita kemudian menerima 100% substansi atau materi muatan yang ada dalam RUU ini. Kalau melihat konsep besar yang kami dorong mengenai studi daya saing daerah berkelanjutan, ini yang jadi masukan kita dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja," kata Robert.

Robert melihat bahwa saat ini sudah bukan zamannya lagi membicarakan investasi terkait bagaimana ekonomi tumbuh dan bergerak dan tidak zaman lagi mementingkan atau mengutamakan sisi ekonomi.

"Ada banyak hal lain yang jadi pertimbangan penting termasuk di dalamnya ialah soal lingkungan lestari, sosial yang inklusif dan tata kelola. Inilah yg kami anggap penting selain ekonomi yang tangguh," sambungnya.

Selain itu, Robert juga melihat bahwa dalam hal proses pelibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam konteks ekonomi dan desentralisasi, RUU Cipta Kerja nampaknya hendak mengurangi porsi keterlibatan Pemda. Dia menyadari bahwa kualitas tata kelola dalam hal pemberian perizinan termasuk dalam hal perizinan lingkungan yang ada selama ini di daerah tidak sepenuhnya bagus. Ada daerah yang melakukan praktik tidak efisien termasuk korupsi.

"Itu semua harus diperbaiki. Tetapi jalannya tidak dengan menarik kembali urusan yang sudah berada di tangan Pemda. Kita harapkan ke depan justru bagaimana menyiapkan kerangka kebijakan yang solid dalam artian antar K/L di pusat itu juga punya rujukan. Tidak kemudian rezim sektoral masing-masing K/L membuat aturan sendiri. Jadi justru yang didorong adalah solidnya pemerintah pusat yang harus dipastikan dalam RUU Cipta Kerja," ujar Robert.

Robert juga menegaskan bahwa pihaknya mendorong perhatian aspek lingkungan hidup di RUU Cipta Kerja. Hal ini dikatakan telah menjadi pembahasan serius di kalangan para pemerhati lingkungan dan juga Pemda.

"Tentu ini menjadi sesuatu yg mengkhawatirkan ke depannya. Ketika kompleksitas lingkungan itu justru membutuhkan keterlibatan banyak pihak, malah kemudian pemerintah pusat melalui RUU Cipta Kerja hendak menempatkan semua itu pada level pemerintah pusat," tuturnya.

"Itu sesuatu yang sangat sulit dibayangkan. Bagaimana ketersediaan kapasitas, sumber daya, jangkauan pemerintah pusat untuk bisa melakukan berbagai proses pembinaan pengawasan terhadap berbagai kegiatan ekonomi yang berdampak pada lingkungan dari Aceh hingga Papua. Sesuatu yang tentu sangat berat," pungkas Robert. (Des/A-1)

BERITA TERKAIT