22 September 2020, 14:00 WIB

KPK Lantik 12 Pejabat Struktural Baru


Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri melantik 12 pejabat struktural baru di lingkungan komisi antirasuah, Selasa (22/9). Dari 12 pejabat yang dilantik, enam di antaranya berasal dari Polri.

Kedua belas pejabat baru itu yakni Direktur Penyidikan Setyo Budiyanto (Polri), Direktur Pengaduan Masyarakat Tomi Murtomo (internal KPK), dan Direktur Pengolahan Informasi dan Data Riki Arif Gunawan (Kemenkominfo).

Pejabat yang juga dilantik merupakan merupakan Koordinator Wilayah yakni Asep Rahmat Suwanda (internal KPK), Aminuddin (internal KPK), Budi Waluyo (internal KPK), Aida Ratna Zulaiha (internal KPK), Didik Agung Widjanarko (Polri), Agung Yudho Wibowo (Polri), Bahtiar Ujang Purnama (Polri), Kumbul Kuswijanto Sudjadi (Polri), dan Yudhiawan (Polri).

Baca juga : Mahar Politik Hambat Calon Berkualitas Tampil di Pilkada

Dalam seremoni pelantikan, Firli Bahuri berharap para pejabat baru tersebut bisa melaksanakan visi KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Firli menekankan visi yakni melakukan pencegahan dengan perbaikan sistem, pencegahan dan pendidikan masyarakat, penindakan dengan fokus pada pengembalian kerugian negara, dan komitmen transparansi, profesional, serta akuntabilitas.

"Saya ingin menyampaikan harapan besar masyarakat kepada KPK. Pemberantasan korupsi agar berdaya guna dan berhasil guna. Pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan undang-undang ialah tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi," ucap Firli.

Kedua belas pejabat baru yang dipilih itu telah melalui tahap seleksi sejak Juni lalu. Seleksi yang dilakukan meliputi administrasi, uji kompetensi, rekam jejak, dan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sebelum melantik Direktur Penyidikan Setyo Budiyanto dan Koordinator Wilayah, di bidang penindakan juga ada perwira kepolisian lainnya yakni Deputi Penindakan Karyoto, dan Direktur Penyelidikan Endar Priartono.

Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) sempat menyoroti Firli Bahuri lantaran posisi strategis di KPK banyak diisi perwira kepolisian. ICW menuding banyaknya jabatan yang diisi dari anggota Polri akan menimbulkan persepsi negatif dan isu terkait independensi. (P-5)

BERITA TERKAIT