22 September 2020, 11:40 WIB

KPU Kebut Revisi PKPU Sebelum Kampanye Dimulai


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengebut revisi peraturan KPU (PKPU) No 10/2020 guna menyempurnakan aturan dalam PKPU No 6/2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19. Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengungkapkan revisi itu kemungkinan memuat sanksi dan aturan bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Saat ini masih dalam proses drafting. Kami telah berkoordinasi sejak tadi malam untuk menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," ujar Raka ketika dihubungi mediaindonesia.com di Jakarta, Selasa (22/9).

Sayangnya Raka belum bisa menjelaskan detail sanksi yang diterapkan. Ia hanya memastikan revisi PKPU mendesak diselesaikan sebelum masa kampanye dimulai yakni 26 September 2020. PKPU, ujar Raka, penting untuk dijadikan dasar hukum penyelenggaraan kampanye.

"Jika sudah selesai pembahasannya akan kami sampaikan," imbuhnya.

KPU, imbuhnya, juga tengah melakukan sosialisasi dan koordinasi termasuk mempersiapkan tahapan kampanye akan akan dimulai. 

Baca juga : UU ini Acuan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan saat Pilkada

Sementara itu, Komisioner KPU Ilham Saputra menuturkan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mencegah adanya kerumunan saat penetapan pasangan calon kepala daerah pada 23 September dan masa kampanye yang berlangsung pada 26 September hingga 1 Desember 2020.

Ia juga menyampaikan KPU siap merevisi PKPU, tapi harus mengacu pada undang-undang yang bisa diambil sebagai dasar hukum. Ia khawatir akan ada celah hukum apabila PKPU dibuat tidak berdasarkan aturan perundangan yang ada. Ilham mencontohkan klausul larangan koruptor menjadi peserta pilkada, yang dimuat dalam PKPU No.6/2018, pernah digugat dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan alasan, hal itu tidak diatur dalam undang-undang.

Penyelenggaraan pilkada saat pandemi menimbulkan kekhawatiran munculnya klaster baru penularan. Data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menunjukkan terdapat 60 bakal calon kepala daerah yang dinyatakan positif terpapar virus Covid-19 seperti disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. (P-5)

BERITA TERKAIT