22 September 2020, 03:05 WIB

SDGs, Multilateralisme dan Wabah Korona


Wahyu Susilo Direktur Eksekutif Migrant CARE, Hamong Santono Peneliti Masalah SDGs | Opini

SETIAP bulan September secara rutin PBB menggelar perhelatan rutin Sidang Majelis Umum dengan agenda membahas masalah global, dan pada minggu pertama hingga kedua masa sidang ini berlangsung High Level Event yang diisi pidato para kepala negara atau kepala pemerintahan.

Tahun ini, pelaksanaan Sidang Umum PBB terasa istimewa. Selain memperingati dan mengevaluasi batu pijak 5 tahun pertama pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (biasa disebut SDGs: Sustainable Development Goals), juga berbarengan dengan kecamuk pandemik covid-19 yang belum usai.

Oleh karena itu, mekanisme pelaksanaannya mengombinasikan kehadiran fisik dari perwakilan tetap negara anggota PBB, dan kehadiran secara daring dari kepala negara atau kepala pemerintahan yang akan memberikan pidato dalam High Level Event.

Tema yang diusung tahun ini adalah The future we want, the UN we need: reaffirming our collective commitment to multilateralism – confronting covid-19 through effective multilateral action.

Menurut keterangan dari Kementerian Luar Negeri RI, Presiden Joko Widodo akan turut serta dalam sesi High Level Event dan akan memberikan pidato pada hari Rabu pagi WIB tanggal 23 September 2020. Ini juga merupakan partisipasi perdana Presiden Jokowi dalam agenda Sidang Umum PBB, sejak menjadi Presiden pada bulan Oktober 2014. Desakan agar Presiden Jokowi hadir dalam Sidang Umum PBB bulan September 2015 menguat, ketika saat itu untuk menjadi saksi atas kesepakatan global penanggulangan kemiskinan SDGs.

Kehadirannya dianggap penting untuk melanjutkan keterlibatan aktif Indonesia sebelumnya (sebagai cochair) dalam putaran pembahasan Agenda Pembangunan Pasca-2015. Sayang sekali, waktu itu Presiden Jokowi tidak hadir dan diwakilkan kepada Wapres Jusuf Kalla.


Peta jalan

Untuk mengkompensasi ketidakhadirannya dalam Sidang Umum PBB September 2015, Presiden Jokowi mendorong dan memastikan visi misi Nawacita dan RPJMN 2014-2019, menjadi bagian tak terpisahkan dan peta jalan pencapaian SDGs.

Menurut laporan UNDP tahun 2018, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang memberikan praktik baik dalam mempersiapkan tata kelola pencapaian SDGs. Menurut laporan itu, pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil mampu bersinergi, hingga melahirkan Perpres No 59/ 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan.

Indonesia juga dianggap maju dalam menyampaikan Voluntary National Review SDGs secara terturutturut di tahun 2018 dan 2019.

Dibandingkan, dengan langkah pemerintah Indonesia sebelumnya dalam pencapaian MDGs, langkahlangkah awal menuju pencapaian SDGs ini terlihat lebih progresif.

Namun demikian, dalam perkembangannya, ada banyak rintangan internal dan eksternal yang menjadi tantangan berat bagi Indonesia untuk mencapai gol dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tepat waktu.

Bagi Indonesia, kecamuk covid-19 ternyata memberi peringatan bahwa ada banyak PR yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia. Tidak hanya persoalan kesehatan. Tetapi, juga agenda pembangunan manusia Indonesia secara umum, misalnya pendidikan, ketenagakerjaan (termasuk di dalamnya mobilitas kaum pekerja), perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok marginal lainnya.

Lalu, jaminan perlindungan sosial, ketahanan pangan dan tentu saja pertumbuhan ekonomi. Berbagai laporan terkait pandemi covid-19 dan SDGs sebagian besar mengambil kesimpulan, bahwa kecamuk virus ini menjadi kambing hitam atau setidaknya membuat jalan yang terjal bagi upaya pencapaian SDGs. Ini tentu tidak keliru. Namun, harus ada cara pembacaan SDGs secara inovatif, dan memposisikannya sebagai pilihan peta jalan membantu penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan dampaknya.

Semasa pandemi covid-19 ini, Migrant CARE, bersama aktivis yang memiliki kepedulian terhadap pencapaian SDGs di Indonesia, melakukan pembacaan kritis terhadap pandemi covid-19 dan SDGs. Tidak hanya melihat dampak, tetapi juga melihat ruang dan peluang apa yang bisa dimaksimalkan dalam kerangka pencapaian SDGs dan penanganan covid-19.

Seperti juga dalam goal dan target MDGs yang memberi beberapa prioritas pada persoalan kesehatan, misalnya pencegahan penyakit menular, upaya penurunan prevalensi HIVAIDS dan upaya penurunan angka kematian ibu melahirkan, di dalam SDGs goal dan target terkait kesehatan juga terlihat jelas. Bahkan, juga masuk target tentang perdagangan yang adil dan multilateralisme.


Paling benderang

Goal 3 SDGs merupakan tujuan paling benderang dalam SDGs yang terkait peta jalan penanganan masalah penyakit menular. Goal ini mengamanatkan dukungan penelitian mengenai vaksin, memastikan akses yang terjangkau untuk vaksin, mendorong pembiayaan kesehatan, dan dukungan pengembangan layanan kesehatan pada negara berkembang. Serta, pengembangan kapasitas semua negara, mengenai manajemen pengurangan risiko kesehatan nasional dan global.

Seharusnya, jika semua negara konsisten sejak awal, memiliki peta jalan pencapaian SDGs (termasuk goal 3 ini), setidaknya, semua negara sudah memiliki tata kelola penanganan wabah, dan, memiliki kesiapan layanan kesehatan. Juga, dukungan untuk penelitian dan pengembangan vaksin yang terjangkau.

Goal 17 SDGs juga menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa multilateralisme itu bermanfaat untuk semua. Apalagi, di saat semua negara menghadapi pandemi covid-19. Salah satu isu pelik terkait penanganan covid-19 itu ialah mengenai pengembangan vaksin oleh beberapa negara yang memiliki potensi adanya monopoli kepemilikan, dihadapkan pada tuntutan keterjangkauan vaksin pada semua orang di muka Bumi ini tanpa kecuali.

Goal 17 memberi arahan yang jelas bahwa kerja sama internasional dan multilateralisme sudah waktunya didemokratisasi. Dalam konteks multilateralisme, perlu juga ada desakan bagi negara-negara maju memenuhi komitmen terkait pengurangan emisi karbon, dengan pembiayaan perubahan iklim, pengakhiran kebijakan tax haven.

Ataupun, ketegasan penghapusan aktivitas illicit financial flow yang mempunyai spill over effect, yang bisa semakin mendorong arah pencapaian SDGs tepat waktu.

Catatan-catatan ini penting, untuk menjadi perhatian Presiden Jokowi dalam pidato di Sidang Umum PBB, dan juga menjadi bekal bagi delegasi RI, dalam perdebatan di sepanjang Sidang Umum PBB ini.

Posisi ini akan makin memperkuat peran strategis Indonesia di PBB, menegaskan kembali komitmen kuat untuk pencapaian SDGs, dan menyuarakan kepentingan dan aspirasi negara-negara Selatan yang selama ini marginal.

BERITA TERKAIT