21 September 2020, 17:50 WIB

NasDem Nilai RUU Ketahanan Keluarga sangat Berlebihan


Sri Utami | Politik dan Hukum

RANCANGAN Undang-Undang Ketahanan Keluarga (RUU KK) dinilai berlebihan dan tidak melindungi ranah privat masyarakat dan keluarga. Dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Ketahanan Keluarga, Senin (21/9) anggota Fraksi Nasdem Taufik Basari menekankan ada batasan yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah.

 "Ada hal-hal yang harus kita batasi di mana negara tidak boleh masuk dalam kehidupan privat bahkan itu hak keluarga yang pemerintah harus melindungi. Harus ada respect for privat life," tegasnya.

Dalam pengajuan naskah akademik dan kajian RUU Ketahanan Keluarga tersebut menurut Taufik memuat poin yang melibatkan pemerintah untuk masuk lebih dalam mengatur kehidupan berkeluarga.

"Banyak poin yang akhirnya membawa keterlibatan negara masuk terlalu jauh mengatur sampai kehidupan di dalam keluarga itu seperi apa. Padahal setiap keluarga punya kemendarian untuk membawa keluarganya seperti apa. Sepanjang maksudnya untuk kebaikan maka  harus dapat  perlindungan," ungkapnya.

Pemerintah sambungnya dapat melakukan intervensi jika terjadi persoalan yang kemudian menyiapkan public safety.

"Bisa dilalui jika ada persialan misalnya public safety terjadi persoalan kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain. Dalam perbaikan ke depan harus dilihat apa saja persoalan publik yang ditata mana yang jadi ranah pribadi yang harus dilindungi"

Komentar yang sama juga disampaikan anggota Fraksi Golkar Nurul Arifin. Menurutnya pasal yang ada dalam RUU Ketahanan Keluarga tidak saling membantah dan tidak konsisten.

"Banyak pengekangan di sana sini dan ketidakkonsistenan dalam konsep RUU ini. Apa bisa semua orang sesempurna ini, memenuhi pangan, sandang, pendidikan dan pekerjaan setiap keluarga berbeda-beda. (RUU KK) ini berlebihan. Saya tidak tahu apa yang menjadi kegelisan pengusul sehingga ini harus ada dalam undang-undang," cetusnya.

Politisi PKB Nur Nadlifah menilai RUU tersebut bertambrakan dengan undang-undang lainnya seperti undang-undang tenaga kerja dan perlindungan anak dan wanita.

"Ini juga overlaping dengan undang-undanng lainnya. Jika semua diatur dalam undang-undang maka semua orang akan kena hukuman karena ada sanksinya. Semakin banyak juga orang yang akan melanggar undang-undang ini," tuturnya.

Menjawab pertanyaan dan kritik tersebut pengusul dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ledia Hanifa menerangkan negara harus hadir dalam memastikan eksistensi keluarga sebagai kelompok terkecil dalam melakukan rencana pembangunan nasional.

"Perencananan nasional haruslah melihat perencanaan kemajuan ketahanan keluarga karena setiap keluarga memiliki tahapan yang berbeda maka perlu perhatian yang lebih rinci. Ini tidak mengatur urusan privat keluarga," terangnya.

Dalam revisi RUU yang diusulkan tersebut pihaknya membahas tentang reward bagi pemerintah daerah yang bisa melakukan atau memfasilitasi sebagai pendorong ketahanan keluarga.

"Masing-masing keluarga punya rencana keluarga yang mau dibangun, itu diserahkan kepada keluarga masing-masing. Bahwa komponen keluarga terdiri dark ketahanan psikologi, ekonomi, mental dan lainnya," imbuhnya.

Rencananya pendidikan ketahana keluarga akan masuk dalam kurikulum pendidikan yang bertujuan menyiapkan dan memahami tanggung jawab dalam keluarga.

"Nantinya bagaimana memasukan ke dalam hiden kurikulum seperti ektrakurikuler dan intrakulikuler. Bagaimana anak memahami tanggung jawabnya bahwa ada hal-hal yang harus dipersiapkan pada masanya mereka membangun keluarga," tukasmya. (OL-4)

BERITA TERKAIT