21 September 2020, 16:35 WIB

Bawaslu: Wabah Covid-19 Perbesar Potensi Konflik di Pilkada


Putra Ananda | Politik dan Hukum

PANDEMI covid-19 memperbesar potensi timbulnya konflik dalam pelaksaan pilkada serentak 2020. Berbagai kemungkinan kecurangan bisa melibatkan penyelenggara pemilu, calon kepala daerah (cakada), petahana, hingga keputusan lembaga pengadilan.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifudin, mengatakan pelaksanaan pilkada di tengah wabah bukanlah hal yang mudah. Penyelenggara harus melakukan berbagai kegiatan mulai dari sosialisasi hingga pengawasan lapangan, namun di sisi lain bahaya kesehatan akibat virus corona tetap mengancam.

"Jadi prasyarat dilaksanakannya pilkada ini adalah jika protokol kesehatan diterapkan, baik penyelenggara, pemilih, maupun peserta," kata Afifudin dalam webinar Hari Perdamaian Internasional #UnhanWorldPeaceDay, yang digelar secara daring oleh Universitas Pertahanan (Unhan), Senin (21/9).

Menurut Afifudin, prtokol kesehatan yang harus dilakukan ialah pembatasan jumlah massa yang hadir dalam rapat umum di tahapan kampanye. Rapat umum tersebut maksimal hanya bisa diikuti oleh 50 orang. Pilkada di tengah pandemi dikatakan oleh Afifudin juga berdampak pada membengkaknya jumlah anggaran yang harus disiapkan oleh penyelenggara.

"KPU mengajukan anggaran triliunan rupiah demi memastikan petugasnya tak mengidap covid atau terpapar covid ketika turun ke lapangan," jelasnya.

Baca juga: Penundaan Pilkada, Gubernur Sulsel Menunggu Instruksi Pusat

Potensi konflik juga dapat terjadi saat pengumuman penetapan paslon oleh KPU. Bawaslu sudah memetakan bahwa besar kemungkinan akan terjadi demonstrasi dari para pendukung yang kecewa apabila bakal calon yang mereka jagokan tidak diloloskan sebagai pasangan calon oleh KPU.

"Misalnya ada calon yang tidak masuk sebagai calon karena ada syarat yang kurang, sehingga mereka kecewa, mereka melakukan unjuk rasa dan seterusnya. Kami mengirim surat ke daerah soal ini. Termasuk calon yang lolos proses selebrasinya jangan berlebihan," ulasnya.

Selain itu, potensi masalah selanjutnya adalah ketidakakuratan daftar pemilih yang berubah karena mundurnya jadwal pelaksaaan pilkada. Ketidakakuratan ini bisa menimbulkan kekacauan saat hari pemungutan suara di TPS.

"Kalau banyak orang yang harusnya masuk sebagai pemilih, tapi tidak masuk daftar pemilih, ini pasti berpotensi menimbulkan konflik," imbuhnya.

Selanjutnya penyelenggara pilkada yang dinilai tidak adil dan netral. Penyelenggara yang berpihak ini juga jadi sumber masalah, imbuhnya. Dalam tahapan proses penghitungan suara dan rekap hasil penghitungan di TPS juga memiliki potensi konflik yang besar dan kerap membuat situasi panas.

"kontroversi putusan lembaga peradilan jika ada putusan MA atau MK yang memenangkan calon tertentu, ini juga bisa menimbulkan konflik," ungkap Afifudin. (OL-4)

BERITA TERKAIT