21 September 2020, 16:06 WIB

PDIP Tidak Ingin Pilkada 2020 Ditunda


Putra Ananda | Politik dan Hukum

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak ingin pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda akibat pandemi covid-19.

PDIP menilai penudaan Pilkada 2020 akan berdampak pada kekosongan kepala daerah definitif. Itu justru berpotensi menimbulkan konflik yang lebih besar di kemudian hari.

"Pilkada harus tetap berjalan di tengah krisis. Tidak boleh ada daerah yang tidak memiliki pemimpin definitif, yang digerakkan hanya dengan pelaksana tugas," tegas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dalam seminar virtual, Senin (21/9).

Baca juga: Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020, Perludem: Ada yang Salah

Menurut Hasto, banyak negara yang mampu menyelenggarakan pesta demokrasi dengan aman di tengah pandemi covid-19. Seperti, Sri Langka, India dan Singapura. Dirinya menekankan disiplin protokol kesehatan sebagai kunci keberhasilan pilkada di tengah pandemi.

"Penundaan justru hanya akan membawa sebuah risiko politik, ketika krisis itu terjadi. Kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir," papar Hasto.

Lebih lanjut, dia menegaskan PDIP akan memberi sanksi tegas kepada kader dan pasangan calon yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Setiap peserta yang diusung PDIP hanya diizinkan membawa massa pendukung sebanyak 50 orang.

"Kita laksanakan protokol covid-19 dengan disilin, agar pilkada bisa berjalan lancar. Yang paling penting ialah menghindari kerumunan massa," imbuhnya.

Baca juga: Ada Kader PDIP Ditangkap KPK, Megawati: Saya Sedih

Salah satu cara untuk menghindari kerumunan saat Pilkada 2020 ialah memperpanjang waktu pencoblosan di TPS. Dengan begitu, tidak terjadi penumpukan pemilih di sekitar area TPS waktu pencoblosan.

Rektor Universitas Pertahanan Laksamana Madya Amarulla Octavian menyerukan pembangunan budaya damai dalam Pilkada 2020. Dia mengingatkan agar pesta demorasi tidak menjadi sarana untuk mempolitisasi penanganan dampak covid-19

"Pilkada kali ini terjadi di tengah pandemi covid. Potensi itu terkait politisasi penanganan dampak covid-19. Dampaknya seringkali lintas sektoral dan merugikan banyak pihak," urai Amarulla.(OL-11)

 

BERITA TERKAIT