21 September 2020, 14:40 WIB

Ini 20 Perampok Uang Rakyat yang ‘’Dikasihani’’ MA


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat selama satu tahun terakhir, 2019-2020 terdapat 20 pelaku tindak pidana rasuah yang mendapatkan diskon hukuman oleh Mahkamah Agung (MA).

Bentuk kebaikan MA terhadap maling duit rakyat bervariasi mulai dari penghapusan denda hingga potongan masa tahanan penjara lebih 50%.

"Berikut data 20 terpidana korupsi yang mendapatkan pengurangan hukuman oleh MA selama 2019-2020," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (21/9).

Pertama Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangang, adik kandung Andi Mallarangeng di kasus suap proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang. Choel diputus tiga tahun enam bulan penjara. Di tingkat PK, hukuman Choel menjadi tiga tahun atau 50% dari putusan semula.

Irman Gusman yang sempat menjabat Ketua DPD itu tak ketinggalan dari diskon yang diberikan MA. Koruptor dalam kasus pengurusan impor gula itu semula harus menjalani hukuman badan empat setengah tahun dan diberikan belas kasih oleh MA menjadi tiga tahun saja.

Kemudian, mantan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud, di kasus suap pekerjaan proyek infrastruktur. Diwan diputus enam tahun penjara. Usai mengajukan peninjauan kembali (PK) MA memangkas hukumannya menjadi empat tahun dan enam bulan.

Berikutnya, mantan Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi terbukti menerima duit senilai Rp 1,5 miliar terkait izin Amdal di kawasan industri Cilegon yang menjerat dirinya. Iman Ariyadi telah dijatuhi vonis enam tahun penjara.

Setelah Iman mengajukan PK, hukumannya menjadi ringan dari sebelumnya enam tahun penjara menjadi 4 tahun saja.

MA juga mengabulkan PK OC Kaligis dengan mengurangi masa penahanan tiga tahun. Vonis OC Kaligis sebelumnya ditetapkan 10 tahun kini menjadi tujuh tahun penjara.

Mantan Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun, di kasus suap mantan Ketua MK Akil Mochtar dalam sengketa pilkada Kabupaten Buton. Samsu Umar menjalani hukuman tiga tahun penjara dari yang semula hukumannya tiga tahun sembilan bulan.

Billy Sindoro dinyatakan majelis hakim terbukti bersalah melakukan suap berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta. Dia divonis penjara selama tiga setengah tahun dan denda Rp 100 juta subsider dua bulan penjara dan MA melalui putusan PK memangkas hukuman Billy menjadi dua tahun saja.

Pengusaha Hadi Setiawan, divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan terkait kasus suap hakim ad hoc PN Tipikor Medan Merry Purba. Hadi terbukti membantu pengusaha Tamin Sukardi menyuap Merry untuk melancarkan perkaranya di Pengadilan Tipikor Medan.

MA memberi diskon hukuman dari vonis semula empat tahun terhadap Hadi menjadi tiga tahun penjara.

Selanjutnya panitera Pengadilan Negeri Medan, Helpandi mendapatkan potongan masa tahanan dari tujuh tahun penjara menjadi enam tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidair enam bulan kurungan.

Eks Politikus Partai Gerinda M Sanusi juga masuk dalam 20 koruptor yang merasakan manisnya kasih sayang MA. Semula ia dinyatakan terbukti menerima suap Rp 2 miliar dari bos Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja sebagai pelumas pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKSP) Jakarta di Balegda DPRD DKI.

Kemudian Sanusi diputuskan harus menjalani penjara tujuh tahun dan ditingkat banding diperberat menjadi 10 tahun. Tapi Sanusi mengajukan PK, benar saja cara ini ampuh untuk mendapatkan pemangkasan hukuman penjara. Ia pun mendapatkan diskon tiga tahun atau hukumannya kembali seperti putusan pengadilan tingkat I yakni 7 tahun penjara.

Mantan Hakim MK, Patrialis Akbar, di kasus suap terkait impor daging. Patrialis diputus delapan tahun, setelah dipotong hukumannya menjadi tujuh tahun penjara.

Baca juga : Terbitkan Maklumat Pilkada, Kapolri: Keselamatan Rakyat yang Utama

Eks Direktur Utama PT Erni Putra Terari, Tamin Sukardi, di kasus suap penanganan perkara di PN Medan. Diputus enam tahun, menjadi lima tahun.

Berikutnya bekas Bupati Talaud, Sri Wahyu Manalip di kasus suap revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo. Semula putusannya adalah empat tahun enam bulan, menjadi dua tahun penjara.

Mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina, Suroso Atmomartoyo. Pidana uang pengganti dihapus yaitu Rp200 juta sehingga hanya perlu menjalani pidana penjara saja selama lima tahun.

Mantan Panitera Pengganti PN Bengkulu, Badaruddin Bachsin alias Billy di tahap kasasi divonis delapan tahun. Kemudian usai mengambil PK, vonis Billy menjadi lima tahun.

Mantan Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra divonis lima setengah tahun. Usai mengajukan permohonan PK, vonisnya berkurang menjadi empat tahun.

Bekas Cagub Sulawesi Tenggara, Asrun, pidana penjaranya dikurangi menjadi empat tahun di tahap PK. Sebelumnya, vonis Asrun itu lima setengah tahun.

Mantan Panitera Pengganti PN Jakarta Utara, Rohadi pada tahap pertama dihukum 7 tahun. Pada tahap PK, hukuman dikurangi menjadi 5 tahun.

Terakhir, eks anggota Komisi V DPR, Musa Zainuddin di kasus suap infrastruktur diputus 9 tahun penjara. Di tahap PK, hukuman terhadap Musa dikurangi tiga tahun. Sehingga vonis akhir menjadi enam tahun penjara.(OL-2)

 

BERITA TERKAIT