21 September 2020, 12:42 WIB

Jubir Presiden: Pilkada Serentak Digelar Sesuai Jadwal


Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum

DEMI menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih, pemerintah memutuskan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak sesuai jadwal yakni pada 9 Desember.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman mengungkapkan pemilihan kepala daerah akan dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat disertai penegakkan hukum dan sanksi tegas bagi para pelanggar.

"Ini dilakukan supaya tidak terjadi klaster baru ketika pilkada berlangsung," ujar Fadjroel kepada wartawan, Senin (21/9).

Pemerintah, sambung dia, tidak bisa menunda pilkada karena alasan pandemi. Tidak ada satu pun negara di dunia yang bisa memastikan kapan bencana nonalam tersebut akan usai.

"Jika menunggu pandemi selesai artinya menunggu ketidakpastian. Maka itu, pilkada harus tetap berjalan dengan protokol kesehatan ketat agar masyarakat aman dan tetap demokratis," tuturnya.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020, pelaksanaan Pilkada Serentak harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah.

Baca juga: Anggota DPR Optimistis Pilkada 2020 Aman di Tengah Pandemi

Daerah dengan status zona kuning atau hijau sekalipun wajib menjalankan tahapan-tahapan pilkada dengan disiplin yang ketat.

Semua kementerian dan lembaga terkait juga sudah menyiapkan segala upaya untuk menghadapi pilkada dengan kepatuhan pada protokol kesehatan dan penegakan hukum.

"Pilkada serentak ini harus menjadi momentum munculnya inovasi baru. Kita harus menjadikan pilkada sebagai ajang adu gagasan, adu berbuat dan bertindak untuk meredam dan memutus rantai penyebaran covid-19," jelas Fadjroel.

Berkaca dari berbagai negara lain, pelaksanaan pesta demokrasi di masa pandemi bukanlah hal mustahil. Singapura, Jerman, Perancis dan Korea Selatan juga menggelar pemilihan umum di masa pandemi. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Kita juga bisa tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional yang bisa menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945," tuturnya.(OL-5)

BERITA TERKAIT