21 September 2020, 10:45 WIB

Klaster Pemerintah Meningkat, Kantor Pemerintah Diusulkan Tutup


Theofilus Ifan Sucipto | Humaniora

KETUA DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati mengusulkan kantor pemerintah yang tidak termasuk 11 sektor yang diizinkan beroperasi ditutup. Sebab, klaster pemerintah menyumbang kasus covid-19 cukup tinggi.

Adapun 11 bidang yang dimaksud meliputi kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informatika, keuangan, dan logistik. Selain itu, bidang usaha perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar atau industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional, dan industri yang bergerak memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Saya mengusulkan agar kantor pemerintahan yang tidak masuk kategori 11 unit layanan publik untuk ditutup total," kata Okky dalam keterangan tertulis, Senin (21/9).

Baca juga: Positif Covid-19, Kondisi Menag dalam Keadaan Baik

Okky mengatakan tingginya klaster kantor pemerintahan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dia mendesak pemerintah membuat langkah konkret memutus mata rantai dari klaster tersebut.

"Ini perlu dilakukan untuk menekan penyebaran covid-19 dan para pegawai dapat bekerja dari rumah," ujar dia.

Tingginya klaster kantor pemerintahan, kata Okky, menjadi preseden kurang baik bagi masyarakat. Dia menyebut klaster kantor pemerintahan dapat melahirkan klaster baru seperti keluarga dan kompleks perumahan.

"Harus diputus mata rantainya. Makanya butuh kebijakan yang ekstrem," tegas Okky.

Okky mafhum penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga berpotensi terganggu akibat kebijakan kantor pemerintahan tutup total. Namun, perlu dicari rumusan agar penyerapan anggaran maksimal menjelang akhir tahun.

"Prinsipnya tetap memperhatikan kehati-hatian dan kewaspadaan pencegahan covid-19. Keselamatan pegawai diutamakan namun tetap memerhatikan penyerapan anggaran," tutur dia.

Okky menilai pandemi covid-19 justru menjadi momentum bagi Kementerian/Lembaga. Mereka harus konsisten menerapkan prinsip integritas dalam mengelola uang negara.

"Efektivitas dan menguatkan integritas dalam pengelolaan anggaran semestinya lebih menguat di masa pandemi ini," pungkas Okky. (OL-1)

BERITA TERKAIT