21 September 2020, 09:28 WIB

Lemhanas Bantu Cari Solusi Problem Persawitan Sumut


Yoseph Pencawan | Nusantara

LEMBAGA Ketahanan Nasional (Lemhanas) sedang berupaya mencari solusi permasalahan kelapa sawit di Sumatra Utara (Sumut) karena komoditi ekspor nonmigas kedua terbesar Indonesia itu sedang mengalami penurunan signifikan.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Raja Sabrina mengutarakan Sumut yang memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 1,2 juta hektare (terbesar kedua di Indonesia setelah Riau) menjadi salah satu prioritas Lemhanas dalam mencari penyelesaian masalah.

"Salah satu masalah yang cukup krusial saat ini adalah harga yang fluktuatif," ujarnya, Senin (21/9).

Baca juga: Dorong Pemulihan Ekonomi Penyerapan Anggaran Kaltara Capai 65,5%

Raja Sabrina menuturkan dunia perkelapasawitan di provinsinya mengalami masalah yang tidak sedikit sehingga perlu kajian bagaimana membuat sawit menjadi sustainable (berkelanjutan). Salah satu yang selalu menjadi permasalahan adalah harga yang fluktuatif, kadang naik dan kadang turun drastis.

Hal itu sangat menyulitkan petani sehingga perlu solusi-solusi agar bisa melindungi mereka sekaligus perusahaan sawit dan industri turunnnya.

Selain masalah harga, permasalahan kelapa sawit yang terjadi di Sumut juga terkait produktivitas. Meski merupakan provinsi dengan lahan perkebunan sawit terluas kedua di Indonesia, Sumut berada di urutan kelima dalam hal produksi.

Salah satu faktornya adalah 53% perkebunan sawit di Sumut merupakan perkebunan rakyat sehingga tidak sedikit yang dikelola secara tidak profesional. Karena itu, perlu juga ditemukan upaya-upaya meningkatkan kualitas, seperti pembinaan petani dan pemberian bibit unggul.

Sabrina berharap solusi Lemhannas nantinya bisa memberikan manfaat secara ekologi maupun ekonomi, apalagi banyak masyarakat Sumut hidup dari sawit.

Beberapa permasalahan lain yang juga masuk sorotan Lemhannas meliputi aspek lahan, tenaga kerja, hilirisasi produk dan pemasaran.

"Masalah-masalah ini nantinya akan dianalisa Lemhannas dan kemudian disampaikan kepada Presiden RI sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan," kata Raja Sabrina. (OL-1)

 

BERITA TERKAIT