21 September 2020, 03:25 WIB

Akselerasi Penyerapan, Dorong Pemulihan Ekonomi


Media Indonesia | Ekonomi

KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) terus meningkatkan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi yang saat ini tengah menjadi fokus pemerintah. Hal itu terlihat tetap tingginya penyerapan anggaran, termasuk untuk Program Pemulihan Ekonomi (PEN).

“Kementerian Sosial turut berkontribusi terhadap upaya keras pemerintah dalam penanganan dampak pandemi. Saat ini fokus pada program-program pemulihan ekonomi. Anggaran Kemensos untuk PEN mencapai Rp127,1 triliun dan saat ini sudah terserap sebesar 65,5%,” kata Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara di Jakarta, baru-baru ini.

Pemerintah melalui Kemensos memastikan masyarakat terdampak pandemi mendapatkan bantuan melalui dua program strategis, yakni Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Program PEN.

Seperti diketahui, pada program JPS, Kemensos telah melaksanakan Program Bantuan Sosial Reguler. Yakni berupa perluasan Program Sembako dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM selama setahun. Kemudian, perluasan Program PKH dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM.

Selain itu, Program Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 (khusus), berupa bantuan sosial tunai (BST) bagi 9 Juta KPM, bantuan sosial tunai kartu sembako non-PKH bagi 9 juta KPM, Bantuan Presiden berupa sembako di Jabodetabek, dan bantuan sosial beras bagi 10 juta KPM PKH.

Dalam pelaksanaannya program-program strategis tersebut, pemerintah memerlukan dukungan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat sipil, termasuk para pendamping.

Mensos menekankan, para pendamping dengan tugas utama mengawal pelaksanaan lingkup program penanganan fakir miskin diharapkan juga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program bantuan sosial lainnya di daerah.

“Mereka menangani dan menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan. Mulai dari memastikan kualitas barang, suplai barang. Menangani kartu yang rusak, tidak berfungsi, dan saldonya kurang, dan sebagainya. Ini pekerjaan yang tidak mudah karena KPM kita ada jutaan,” katanya.

Dalam penyelenggaraan program pembangunan kesejahteraan sosial (kesos), diperlukan SDM kesos yang memiliki kompetensi baik dari aspek pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dengan nilai-nilai pekerjaan sosial yang melandasinya melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

SDM kesos tersebut diharapkan sebagai penggerak dalam rangka perubahan, penguatan, dan memfungsikan kembali individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar dapat berperan dalam upayanya memenuhi kebutuhan dasar, berelasi sosial, serta mengambil peran-peran sosial yang diharapkan oleh lingkungan sosial mereka.

Penyelenggaraan Kesos perlu menciptakan SDM Kesejahteraan yang andal terkait program yang digulirkan. Oleh karenanya tidak mengherankan jika pada akhirnya setiap penyelenggaraan program kesejahteraan sosial akan melahirkan SDM Kesejahteraan Sosial terkait program tersebut.

Sumber: Kementerian Sosial

Realisasi Program Pemulihan Nasional (PEN).

 


Perluas cakupan sasaran

Kemensos juga memberikan perhatian serius dalam penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mulai tahun anggaran 2021. Penyempurnaan DTKS salah satunya untuk mengantisipasi perluasan sasaran menjadi 60% masyarakat dengan pendapatan terbawah.

Pada kesempatan terpisah, Mensos menyatakan pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial dengan dukungan anggaran sebesar Rp419,3 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap.

“Penyempurnaan kualitas DTKS termasuk di dalamnya, selain juga perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial, serta penguatan monitoring dan evaluasi,” kata Mensos di Jakarta, pada Selasa (15/9).

Komitmen dan keseriusan dalam reformasi program perlindungan sosial tecermin dari alokasi anggaran sebesar Rp1.272.504.396.000 untuk penyempurnaan kualitas DTKS yang disetujui Komisi VIII dalam Rapat Dengar Pendapat. “Anggaran ini dialokasikan untuk dua tujuan, yakni penyempurnaan kualitas DTKS dan peningkatan cakupan DTKS,” jelas Sekretaris Jenderal Kemensos, Hartono Laras.

Dalam pengelolaan DTKS, pada 2021, Kemensos menetapkan sasaran warga miskin dalam DTKS mengalami peningkatan, yakni menjadi 60% masyarakat dengan pendapatan terbawah. “Persentase tersebut setara dengan 41.697.344 rumah tangga, atau 162.003.487 jiwa,” kata Sekjen.

Untuk mengakselerasi, Kemensos sudah memulai tahapan awal penyempurnaan DTKS pada Oktober 2020. “Kami mulai bulan Oktober ini dengan pengadaan hardware/software pendukung DC/DRC/SIKS dan penyiapan prelist DTKS. Lalu pada November nanti dijadwalkan mulai proses pengadaan jasa konsultan dan penyiapan prelist DTKS 2021,” katanya. Tahapan proses ini terus bergerak hingga Agustus 2021.

Usulan tentang perbaikan DTKS ini mendapat dukungan luas dari segenap anggota Komisi VIII. Dengan kualitas DTKS yang baik, diyakini akan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan. Lebih jauh, reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap sangat penting mendukung upaya mengatasi kemiskinan ekstrem pada 2024. (S1-25)

BERITA TERKAIT