21 September 2020, 03:20 WIB

Pemerintah Jamin Masyarakat Dapat Bantuan


Ihfa Firdausya | Ekonomi

PERAN bantuan sosial (bansos) cukup sentral dalam menanggulangi keterpurukan ekonomi masyarakat akibat hantaman pandemi covid-19.

Dampak pandemi menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi yang juga berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran. Melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah memastikan masyarakat yang terdampak pandemi mendapatkan bantuan.

Dalam menanggulangi dampak tersebut, Kementerian Sosial sejak awal telah meluncurkan berbagai program bansos. Program bansos presiden atau bantuan sosial sembako (BSS) untuk DKI Jakarta dan Bodetabek serta bansos tunai (BST) untuk luar Jabodetabek telah memasuki gelombang kedua hingga akhir tahun.

Bansos sembako bantuan presiden menjangkau 1,9 juta kepala keluarga (KK) dengan nilai bantuan Rp600 ribu/bulan/keluarga pada periode April-Juni 2020 dan Rp300 ribu/ bulan/keluarga pada periode Juli-Desember 2020.

Sementara itu, BST menjangkau 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di luar Jabodetabek dengan besaran Rp600 ribu per bulan pada gelombang I April-Juni 2020 dan Rp300 ribu per bulan pada periode Juli- Desember 2020.

Pada akhir Agustus 2020, pemerintah memberikan tambahan bantuan tunai Rp500 ribu kepada 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) program kartu sembako non-PKH.

Menteri Sosial Juliari P Batubara berharap tambahan bantuan itu dapat meringankan beban KPM program sembako non-PKH. BST untuk KPM program kartu sembako non-PKH tersebut dicairkan melalui Himpunan Bank Pemerintah atau Himbara, yaitu Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BRI. Total anggaran dalam program itu sebesar Rp4,5 triliun.

“Bantuan ini hanya sekali diberikan, yaitu pada Agustus. Saya minta bantuan itu segera dibelanjakan agar memutar roda perekonomian,” katanya, akhir Agustus lalu.

Mensos Juliari memastikan mereka yang menerima program itu ialah keluarga miskin dan rentan yang sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diperbarui.

Tak hanya itu, di awal September 2020, Kemensos juga meluncurkan bantuan sosial beras (BSB).

Menurutnya, BSB merupakan implementasi arahan Presiden Joko Widodo kepada para pembantunya untuk tidak membiarkan satu pun warga negara yang terdampak bencana tidak mendapat bantuan.

Dalam pelaksanaan program-program strategis tersebut, pemerintah memerlukan dukungan semua pihak, seperti dunia usaha dan masyarakat sipil, termasuk koordinator daerah (korda).

“Saya berpesan korda harus memastikan program sembako patuh pada prinsip 6 T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi,” kata Juliari seusai menutup kegiatan Penguatan Kapasitas Korda di Kabupaten Bandung, Sabtu (5/9).

Korda juga diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program bantuan sosial lainnya di daerah. (Ifa/X-7)

BERITA TERKAIT