21 September 2020, 02:10 WIB

Nadiem Tepis Hapus Mapel Sejarah


Syarief Oebaidillah | Humaniora

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan tidak akan melakukan penyederhanaan kurikulum sampai 2022 dan tidak berniat menghapus mata pelajaran sejarah di sekolah menengah.

“Tidak ada sama sekali kebijakan, regulasi, atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional,” tegas Mendikbud Nadiem Anwar Makarim melalui akun Instagram, kemarin. 

Bahkan Nadiem mengaku terkejut dengan kabar yang sempat viral di media sosial tersebut. “Saya ingin mengklarifikasi karena saya terkejut dengan betapa cepat informasi tidak benar menyebar mengenai isu mapel sejarah,” katanya.

Mendikbud menjelaskan isu itu keluar karena ada presentasi internal yang keluar dengan salah satu poinnya permutasi penyederhanaan kurikulum. Menurut Nadiem, puluhan versi berbeda sekarang sedang melalui focus group discussion dan uji publik.

Dia menambahkan, penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai 2022. Pada 2021, diungkapkan, Kemendikbud hanya akan melakukan berbagai macam pembentukan purwarupa di sekolah penggerak yang terpilih dan bukan dalam skala nasional.

“Jadi, tidak ada kebijakan apa pun yang akan keluar di 2021 dalam skala kurikulum. Apalagi penghapusan pelajaran sejarah,” kata Nadiem.

Dalam penjelasannya, Mendikbud mengaku terkejut jika ada pihak-pihak yang mempertanyakan komitmen dirinya terhadap sejarah kebangsaan. Nadiem menyebut ingin menjadikan sejarah bangsa sebagai suatu hal yang relevan untuk generasi muda dengan penggunaan media yang menarik dan relevan agar bisa inspiratif. 

“Identitas generasi baru yang nasionalis hanya bisa terbentuk dari suatu collective memory yang membanggakan dan menginspirasi,” pungkasnya.


Identitas bangsa

Adanya polemik penghapusan mata pelajaran sejarah dalam penyederhanaan kurikulum yang tengah dirancang Kemendikbud tersebut menjadi perhatian masyarakat pendidikan, terutama guru.

Organisasi guru tertua dan terbesar, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), melalui surat pernyataan mereka dengan tegas menolak penghapusan mapel sejarah di sekolah. Menurut Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi, arah dan tujuan bangsa ini ke depan tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan dan cita-cita pembentukan bangsa ini.

“Karena itu, anak bangsa harus memahami sejarah bangsa sebagai identitas nasional, termasuk keluhuran budaya dan peradaban bangsa ini yang telah terbangun selama ribuan tahun,” ujarnya.

Diingatkan, jangan sampai generasi penerus melupakan jati diri dan identitas bangsanya. Pelajaran sejarah, imbuhnya, berperan penting dalam mengembangkan jati diri bangsa, memori kolektif sebagai suatu bangsa, inspirasi, dan kreativitas serta menanam kan nasionalisme yang produktif. (Medcom.id/H-1)

 

BERITA TERKAIT