20 September 2020, 19:27 WIB

Pemprov DKI Tengah Susun Rancangan Perda PSBB


Hilda Julaika | Megapolitan

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyusun rancangan atau draf Peraturan Daerah (Perda) PSBB yang diberlakukan di Jakarta. Hal ini diutarakan oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati.

"Sudah mulai disusun draf Perda PSBB nya," kata Sri saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (20/9).

Baca juga: Pengamat Pertanyakan Perppu Baru Soal Pilkada

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan akan mengusulkan raperda tentang aturan pelaksanaan PSBB berikut sanksi-sanksinya. Hal itu disebabkan saat ini PSBB hanya diatur melalui peraturan kepala daerah yakni Peraturan Gubernur No 33 tahun 2020, No 79 tahun 2002, dan Pergub No 88 tahun 2020. Hal itu berdampak menjadikan aturan PSBB memiliki dasar hukum yang lemah.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai penerbitan Peraturan Daerah (Perda) tentang PSBB di Jakarta mendesak diterbitkan. Pasalnya 3 Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur PSBB masih lemah penegakan hukum dan sanksinya.

"Memang sangat mendesak diterbitkan. Karena di dalam Pergub yang mengatur PSBB ini masih lemah pemberian sanksinya. Sementara sanksi dalam sistem hukum di Indonesia itu yang bisa menyalurkan sanksi kuat adalah Undang-undang, Perpru, atau Perda," kata Trubus kepada Media Indonesia, Minggu (20/9).

Lebih lanjut Trubus menjelaskan, sejauh ini aturan mengenai PSBB di bawah payung hukum Inpres No 6 Tahun 2020. Hukum ini memberikan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan yang selanjutnya presiden memerintahkan ke kepala daerah untuk menyusun peraturannya. Namun, pada umumnya kepala daerah menerbitkan Pergub, Peraturan Bupati, atau Peraturan Wali Kota karena dianggap lebih cepat.

"Tetapi persoalannya ketika di dalamnya mengandung sanksi. Itu tentu jadi lemah, nggak bisa dianggap sebagai sebuah aturan yang terus menerus," jelasnya. (OL-6)
 

BERITA TERKAIT