20 September 2020, 05:13 WIB

Kemendikbud Jangan Sia-Siakan Sejarah


Atalya Puspa | Humaniora

RENCANA penyederhanaan kurikulum oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang antara lain menjadikan sejarah bukan lagi pelajaran wajib bagi siswa SMA, bahkan dihilangkan di SMK, ditentang banyak kalangan. Pelajaran sejarah harus dipertahankan karena menjadi instrumen strategis untuk membentuk karakter siswa.

Ketua Umum Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia (PP-MSI) Hilmar Farid meminta Kemendikbud tetap mempertahankan pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran wajib di setiap jenjang. “Pasalnya, pelajaran sejarah menjadi salah satu instrumen strategis untuk membentuk identitas dan karakter siswa,” katanya, kemarin.

Selain itu, Hilmar juga meminta Kemendikbud agar siswa di setiap tingkat pendidikan, baik yang bersifat umum maupun kejuruan, mendapatkan pendidikan sejarah dengan kualitas yang sama. Dia mengingatkan, penyederhanaan kurikulum hendaknya dilakukan dengan orientasi peningkatan mutu pelajaran dan disertai peningkatan kompetensi guru.

Sepaham, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriawan Salim mempertanyakan alasan Kemendikbud untuk meng-
hapus sejarah dari pelajaran wajib di sekolah menengah atas. “Menghilangkan mata pelajaran sejarah di SMK itu juga kami pertanyakan. Kenapa? Karena itu sama saja menjadikan anak-anak hanya siap kerja seperti robot tanpa memahami sejarah bangsanya,” cetusnya.

Satriawan menilai, sejarah harus tetap masuk kurikulum di setiap tingkatan sekolah serta menjadi mata pelajaran wajib umum, seperti bahasa Indonesia, agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Pembuatan kurikulum baru, imbuhnya, semestinya membutuhkan waktu panjang dan diskusi yang melibatkan berbagai pihak.

“Bagaimana Kemedikbud bisa mengoordinasikan kurikulum baru bagi guru, sekolah, siswa yang jumlahnya puluhan juta, sedangkan berkoordinasi di internal sendiri saja gagal.”

Satriawan menegaskan, perubahan kurikulum memang sebuah keniscayaan. Namun begitu, saat ini perubahan belum urgent dilakukan. Bagaimanapun kurikulum harus dibuat berdasarkan aspirasi yang muncul di publik. “Ini terlalu terburu-buru, dipaksakan, dan menutup ruang dialog,” tandasnya.

Tahap awal

Belakangan mencuat kabar bahwa Kemendikbud tengah mengkaji penyederhanaan kurikulum guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Wacana mereposisi pelajaran sejarah dalam penyederhanaan kurikulum itu pun sempat mencuat dan menimbulkan pro-kontra.

Rencana perubahan pendidikan sejarah di SMA/SMK tertuang dalam draf sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional tertanggal 25 Agustus 2020. Draf ini beredar di kalangan akademisi dan para guru.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan penyederhanaan kurikulum masih tahapan awal karena membutuhkan proses dan pembahasan yang panjang. “Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap kajian akademis” jelasnya.

Totok juga membantah kabar bahwa pelajaran sejarah akan dihapus. Menurutnya, penggodokan penyederhanaan kurikulum dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

“Dalam proses perencanaan dan diskusi ini, tentunya Kemendikbud sangat mengharapkan dan mengapresiasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk organisasi, pakar, dan pengamat pendidikan yang merupakan bagian penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan,” terang Totok. (X-8)

BERITA TERKAIT