18 September 2020, 08:15 WIB

Dai Harus Membumikan Pancasila dalam Dakwah


Antara | Humaniora

IDEOLOGI Pancasila sebagai dasar negara, falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia yang digagas para pendiri bangsa sudah final dan tidak perlu diperdebatkan atau dipertentangkan lagi dengan agama.

Oleh karena itu, seorang dai atau ulama selain menyampaikan pesan Islam rahmatan lil alamin kepada umat, juga harus bisa menjadi agen dalam membumikan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan berwawasan kebangsaan dalam menyampaikan dakwah ke umatnya.
 
Sekjen Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI) Imam Addaruqutni mengatakan bahwa di kalangan organisasi massa, utamanya ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang di dalamnya ada para dai dan ulama, meskipun para dai itu kadang-kadang juga bukan dari ormas, sudah sangat tegas mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa itu sudah selesai atau finish.

“Maksudnya sudah finish di sini, Pancasila sebagai ideologi bangsa ini sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena sudah selesai, jadi Muhammadiyah dan NU tidak ingin lagi membahas ideologi Pancasila yang sudah selesai dan itu tinggal dijalankan saja dalam kehidupan berbangsa sehari-hari. Para dai dan ulama juga harus menyampaikan itu kepada umat saat berdakwah, agar tidak menjadi perdebatan lagi di publik,” kata Imam di Jakarta, Kamis (17/9)
 
Diakui Imam, hanya saja di kalangan masyarakat dan umat masih ada saja yang terus membicarakan dan memperdebatkan tentang hal tersebut. Hal itu terkadang dilakukan para politisi yang masih berbicara tentang itu, yang mana seharusnya tidak perlu dibicarakan lagi sehingga Pancasila bisa dapat dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 
“Mestinya tidak perlu lagi membahas hal itu, dan ideologi Pancasila itu, dijalankan saja. Itu yang membuat sepertinya jadi agak kisruh juga di kalangan masyarakat. Kita tahu di DPR sendiri masih ada yang pro-kontra tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila  (RUU HIP), di mana ada yang setuju dan tidak. Saya berharap para politisi di DPR ini tidak membahas yang sudah final itu,” kata pria yang juga dosen di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ) ini.


Baca juga:  Dorong Payung Hukum Komprehensif Masyarakat Hukum Adat

 
Karena, menurutnya, jika masalah ideologi Pancasila itu masih dibahas dan dipertentangkan lagi dengan agama, wawasan kebangsaan yang dimiliki segenap anak bangsa, termasuk tidak terkecuali misalnya para dai yang ilmu wawasan kebangsaannya masih setengah-setengah atau belum mendalam tentu bisa menjadi permasalahan baru dalam menyampaikan dakwahnya dan seakan-akan ada semacam dikotak-kotakkan.
 
“Untuk itulah harus diambil semacam pandangan mainstream dari seluruh media, karena umat dan anak bangsa ini sudah menganggap bahwa Pancasila ini sudah selesai. Nah sekarang tinggal dakwahnya ini yang harus dijalankan kepada para dai atau ulama ini dalam membumikan Pancasila itu kepada umatnya,” kata Imam.
 
Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang harus perlu  khawatirkan tentang timbulnya redikalisme di Indonesia kalau Pancasila itu dihayati dan diamalkan, meskipun radikalisme itu penularannya memang sangat dimungkinkan.

"Namun demikian kalau di Indonesia ini sendiri perlu ada kewaspadaan, tanpa harus mengkontraskan antara Pancasila dengan agama itu sendiri,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor IV Bidang Pengembangan dan Kerja Sama di Institut PTIQ ini.
 
Imam menjelaskan, dulu memang di zaman Bung Karno pernah ada Nasakom yaitu Nasionalisme, Agama, dan Komunisme, yang mana hal itu ingin dileburkan dalam satu visi kebangsaan, meski kemudian terjadi pro dan kontra dalam konteks ini. Namun yang dimaksudkan Bung Karno sebenarnya ingin menyatukan visi atau mengarusutamakan visi kebangsaannya pada waktu itu. Dan yang rontok waktu itu ialah komunisme.
 
“Jadi Pancasila dan agama dalam hal ini adalah nasionalisme dan agama itu tetap satu sekarang ini. Ada pernyataan yang sudah baku, tetapi kadang agak digoyang-goyang juga. Misalnya dalam undang-undang Islam bahwa Islam atau muslim itu pasti nasionalis, itu pernyataan mapannya. Tapi kalau dibuat sebaliknya bahwa yang nasionalis itu belum tentu Islam, itu benar. Karena ada agama-agama lain selain Islam,” katanya.
 
Namun demikian, menurutnya, hal ini yang membuat semacam suatu kekacauan dalam mempersepsikan pernyataan itu, seringkali yang terjadi begitu.

“Untuk itulah saya kira yang harus kita bangun adalah pertama, mainstream pandangan kemapanan tentang ideologi Pancasila itu. Kedua, seharusnya Pancasila itu sudah dilaksanakan saja. Tidak usah lagi dinyatakan berdasar berdasar dan sebagainya. Itu yang perlu disampaikan dai atau ulama dalam menyampaikan dakwahnya,” ujarnya.
 
Lalu  terkait dengan konteks yang berkaitan dengan beberapa gejala yang hubungannya dengan isu khilafah, menurut Imam, isu khilafah ini kalau divisikan sebagai persoalan subtitusi politik atau pergantian politik dan rezim, misalnya apa yang berlangsung di negara lain, tentunya hal  itu salah kaprah juga dalam konteks ini.
 
“Sehingga ada misalnya kelompok-kelompok keras itu di Indonesia, istilah khilafah itu kalau di dalam konteks Alquran itu sebenarnya mendahului peristiwa-peristiwa politik yang ada di era Nabi Muhammad sampai ke sini,” ujarnya.
 
Untuk itu para dai atau ulama harus bisa menyakinkan umatnya bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang sudah sesuai dengan nilai-nilai agama dengan berbagai perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang menjadi anugerah bangsa dan harus bisa diterima. (OL-15)

BERITA TERKAIT