18 September 2020, 20:27 WIB

Desak Pilkada Ditunda, Perludem: Nyawa Rakyat yang Utama


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

PELAKSANAAN tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 270 wilayahnya dibayangi kenaikan angka penyebaran covid-19. Guna menjaga keselamatan dan mutu demokrasi, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyarankan pemerintah menunda pilkada 2020.

"Mendesak KPU, pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan pilihan menunda tahapan pelaksanaan pilkada, mengingat penyebaran covid-19 semakin meluas, dan dapat mengancam siapa saja," kata Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam keterangan resmi, Jumat (18/9).

Menurut dia, tahapan pilkada 2020 di 270 daerah masih terus berjalan. Padahal pelaksanaan pilkada memiliki banyak aktifitas yang sangat rawan menjadi titik baru penularan covid-19.

Ditambah lagi data yang dirilis oleh KPU menunjukkan 60 bakal epala daerah terinfeksi covid-19. Tidak hanya bakal calon, penyelenggara juga tidak dapat mengelak dari infeksi virus yang sudah menjadi pandemi ini.

"Terbaru, Ketua KPU RI, Arief Budiman terkonfirmasi terkena Covid-19. Artinya, sudah ada dua orang anggota KPU RI yang terkena covid-19, sebelumnya Evi Novida Ginting juga dikonfirmasi terkena covid-19," jelasnya.

Baca juga: Tahapan Pilkada harus Aman dari Penyebaran Korona

Itulah, kata dia, landasan Perludem meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penundaan pilkada. Kemudian mendesak KPU, DPR, dan pemerintah untuk segera berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terutama Satgas Penanganan covid-19.

"Itu untuk mengkaji terkait risiko penularan dan update penanganan covid-19, khususnya di 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada," ungkapnya.

Perludem juga mendesak KPU, DPR, dan pemerintah untuk membuat indikator yang terukur, berbasiskan data dan informasi dari Satgas Penanganan covid-19.

"Daerah mana saja dari 270 daerah yang siap dan aman untuk melaksanakan pilkada. Itu supaya memastikan pelaksanaan pilkada tidak menjadi titik penyebaran covid-19 yang lebih luas," jelasnya.

Menurut dia, negara harus menjamin, mengutamakan dan memastikan keselamatan nyawa setiap warga negara. Sementara pelaksanaan tahapan pilkada 2020 telah secara nyata mengancam keselamatan jiwa banyak orang.

"Penundaan pelaksanaan pilkada di sebagian daerah, atau bahkan di seluruh daerah pemilihan, sangat dimungkinkan secata hukum. Oleh sebab itu, yang dinanti saat ini adalah pilihan kebijakan mana yang akan diambil oleh KPU, pemerintah dan DPR," ungkapnya.

Melanjutkan tahapan pilkada dengan resiko besar, atau menunda sampai adanya pengendalian wabah yang terukur dan rasional. "Menunda tahapan pilkada bukan berarti kita gagal berdemokrasi, melainkan menunjukkan sikap cepat tanggap membaca situasi dan mengendepankan kesehatan publik," pungkasnya. (OL-4)

BERITA TERKAIT