17 September 2020, 13:58 WIB

Menkeu Sambut Baik Kerja Sama Pajak Usulan ADB


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik upaya Asian Development Bank (ADB) untuk meningkatkan kerja sama di bidang perpajakan kepada tiap anggotanya. Bagi Indonesia, langkah itu dianggap dapat membantu mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.

“Rasio pajak kita yang rendah serta reformasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kita tidak bisa melakukannya sendiri. Jika kita akan melakukan reformasi, ada sesuatu yang dapat dikendalikan oleh negara kita sendiri dalam merancang reformasi, tetapi tentunya pertukaran pengalaman dan pengetahuan kita dan juga dalam hal ini praktik kebijakan akan menjadi sangat kritis,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam Asian Development Bank’s 53rd Annual Meeting, Kamis (17/9).

Baca juga: Pemerintah Telah Gelontorkan Rp695 Triliun untuk Covid-19

Indonesia, lanjut dia, sebagai negara yang sistem perekonomiannya terbuka memiliki risiko yang tinggi. Terbukanya sistem perekonomian terbuka dan melimpahnya kekayaan sumber daya alam Indonesia menyebabkan tingginya risiko penghindaran dan penyimpangan pajak.

Perempuan yang karib disapa Ani itu bilang, banyak perusahaan baik berasal dari dalam maupun luar negeri beroperasi di Tanah Air. Tapi itu tidak pula diiringi dengan penerimaan pajak yang optimum. Ia menduga, banyak korporasi yang menghindari dan menyimpang dari kewajiban membayar pajak.

“Karena Indonesia adalah perekonomian terbuka dan kita juga negara yang kaya sumber daya alam. Banyaknya operasi perusahaan sebenarnya lintas batas, dan itu membuka banyak penghindaran pajak serta penyimpangan pajak. Ketika kita berurusan dengan penghindaran pajak, maka kita juga akan membahas tidak hanya masalah domestik, tetapi bagaimana mengatasi masalah lintas batas,” imbuhnya.

“Bagi kami sebagai anggota ADB, inisiatif dari Presiden (ADB) Asakawa ini sangat penting dan kami sangat menyambut baik inisiatif tersebut. Ini akan menjadi forum tambahan sekaligus bagi kita semua untuk berdiskusi dan mendapatkan dukungan tentang bagaimana kita nantinya dalam mendorong kerja sama perpajakan internasional dan regional ini,” sambung Ani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, sejatinya telah melakukan kerja sama untuk meningkatkan kinerja pajak bersama dengan lembaga internasional lain seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Akan tetapi pengoptimalan pajak urung tercapai lantaran fokus pada pengembangan pajak internasional.

Bersama ADB yang turut memfokuskan pengembangan dan pengoptimalan pajak regional, kata Ani, akan menjadi nilai tambah bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan memiliki kondisi geografis berbeda dari negara kebanyakkan.

“Ini akan sangat memudahkan pembahasan perpajakan di tingkat daerah. Jadi kami tidak membandingkan dengan banyak negara yang jauh dari Indonesia, tetapi kami membandingkan dengan semua negara yang dekat dengan kami,” terangnya.

Selain pengoptimalan kinerja pajak Tanah Air, Ani juga mengharapkan adanya dukungan dari lembaga internasional mengenai reformasi pajak di Indonesia. Perbaikan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Ditjen Pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan perbaikan administrasi pajak nasional juga perlu mendapatkan perhatian.

“Ini adalah bidang yang tidak dapat kami lakukan sendiri. Agar reformasi ini dapat terus berjalan dan maju maka dibutuhkan pertukaran pengalaman serta pertukaran ilmu, pertukaran praktis yang juga dapat menjadi momentum tambahan reformasi di dalam negeri,” pungkasnya. (OL-6)

BERITA TERKAIT