17 September 2020, 06:50 WIB

Iluni UI Kritisi Perppu Pembubaran OJK


(Des/E-2) | Ekonomi

PARA akademisi yang tergabung dalam Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) menyebut rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Reformasi Keuangan untuk membubarkan lem-baga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa.

Ekonom UI Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, di tengah pandemi covid-19, pemerintah tak sepatut-nya membahas isu yang tak men-desak seperti reformasi keuangan.

Menurutnya, ketimbang mengubah fungsi pengawasan, pemerintah harusnya memperbaiki kinerja serta infrastruktur OJK.“Kita punya peluang tumbuh, tidak perlu menerbitkan dinamika yang tidak perlu.

Justru lebih baik perbaiki kinerja dan penguatan infrastruktur OJK ketimbang mundur ke belakang dengan melebur pengawasan dan hadirkan dewan moneter,” ungkapnya dalam Forum Diskusi Salemba Iluni UI: Menim-bang Posisi Lembaga Otoritas Jasa Keuangan ke Depan, kemarin.

Fithra tak memungkiri setiap lembaga tidak luput dari kekurang-an, termasuk OJK. Namun, ia juga mengharapkan seluruh pihak bisa mengapresiasi kinerja OJK yang mampu menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah pandemi.

“Memang kita lihat ada kekurangan di OJK di sana-sini, tapi penga-wasan masing-masing lebih spesiali-sasi jadi lebih efi sien,” tambahnya.

Di diskusi yang sama, akademisi Fakultas Hukum UI Arman Nefi me-nyebut perombakan suatu lembaga negara membutuhkan waktu yang lama.

Karena itu, pemerintah le-bih baik memperbaiki kinerja sumber daya manusia (SDM) OJK ketimbang mereformasi mandat pengawasan.“Saya melihat kekurangannya ada pada sistem dan SDM.

SDM yang itu pun hanya beberapa pihak yang diperbaiki,” kata Arman.Awal September lalu, Menteri Ke-uangan Sri Mulyani mengumumkan rencana pemerintah menerbitkan Perppu Reformasi Keuangan.

Tujuannya penanganan lembaga jasa keuangan dan pasar keuangan dapat dilakukan secara efektif da-lam masa krisis pandemi covid-19. (Des/E-2)

BERITA TERKAIT