17 September 2020, 05:52 WIB

Kasus RTH Bandung, KPK Periksa 4 Camat


Dhk/P-5 | Politik dan Hukum

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat camat sebagai saksi kasus pengadaan RTH di Kota Bandung pada 2012- 2013 yang merugikan keuangan negara Rp69 miliar itu. Mereka ialah Camat Cilengkrang Wawan Ahmad Ridwan (menjabat 2012), Camat Cilengkrang Indra Respati (menjabat 2013), Camat Rancaekek Haris Taufik (menjabat 2013), dan Camat Cibiru Zamzam Nurzaman (menjabat 2015). Pemeriksaan digelar di Polrestabes Bandung, Jawa Barat.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DS (Dadang Suganda),” kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, kemarin.

Keempat mantan camat itu juga diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sementara. Selain itu, KPK memanggil 10 saksi. Tiga di antaranya seorang PPAT bernama Dian Gandirawati, dua pegawai Bank BRI bernama Yudi Winaya Yogapranata dan Cheryya Agustina.

Kemudian, ada tiga pegawai Bank BJB bernama Nena Prachwati, Ria Mutiasari, dan Ane Lisdiana. Empat orang lainnya ialah pegawai Bank Bukopin, Hendrawati, Elsa Lisnawati, Fitria Astaloka, dan Tintin Gustini.

Dalam kasus itu, KPK menetapkan wiraswasta Dadang Suganda sebagai tersangka. KPK menduga Dadang menjadi makelar dengan memanfaatkan kedekatan nya dengan mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi. Berkat perannya sebagai makelar tersebut, Dadang diduga memperkaya diri sebesar Rp30 miliar.

Dalam kasus itu, Dadang melakukan pembelian tanah kepada sejumlah pemilik tanah atau ahli waris di Kecamatan Cibiru, Bandung, untuk RTH. KPK menengarai nilai tanah yang dibayarkan lebih rendah daripada nilai jual objek pajak (NJOP).

Pemerintah Kota Bandung kemudian membayarkan Rp43,6 miliar kepada Dadang atas tanah tersebut. Namun, KPK menduga Dadang hanya membayarkan Rp13,5 miliar kepada pemilik lahan. KPK menduga dalam kasus RTH di Bandung telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp69 miliar dari realisasi anggaran sekitar Rp115 miliar. Pengadaan tanah diduga dilakukan menggunakan makelar dari unsur anggota DPRD dan pihak swasta. Selisih pembayaran ke makelar dengan harga tanah atau uang yang diterima pemilik tanah diduga dinikmati sejumlah pihak.

Sebelumnya, KPK juga menetapkan tersangka untuk mantan Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hery Nurhayat serta dua anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabul Qomar dan Kadar Slamet.

Ketiga tersangka itu sudah menjalani proses persidangan. (Dhk/P-5)

BERITA TERKAIT