17 September 2020, 03:40 WIB

Penindakan semakin Masif


Faj/Ykb/Ssr/Hld/Fer/X-10 | Megapolitan

DI tengah jumlah kasus positif covid-19 yang terus meningkat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan dukungan TNI-Polri semakin masif menjatuhkan sanksi kepada warga yang melanggar protokol kesehatan.

Hingga hari kedua pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), terkumpul uang denda sebesar Rp88 juta.

‘’Sebanyak 9.734 orang telah ditindak selama dua hari operasi yustisi. Perinciannya, 2.971 diberi sanksi berupa teguran, 5.279 sanksi sosial, dan 484 sanksi administrasi berupa denda dengan nilai Rp88.665.000,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana saat meninjau operasi yustisi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, kemarin.

Untuk mendukung operasi yustisi ini, 80.615 personel gabungan dilibatkan, meliputi 27.523 anggota Polri, 8.229 personel TNI, 10.315 dari
Satpol PP, dan 4.778 dari pemangku kepentingan lain.

Sementara itu, DKI Jakarta kembali mencatatkan rekor tertinggi kasus baru covid-19, yakni mencapai 1.505. Dengan demikian, total kasus covid-19 di Ibu Kota telah menembus angka 58.458. Adapun positivity rate covid-19 di Jakarta menyentuh 13,8% selama sepekan terakhir.

“Ini lantaran terdapat akumulasi data sebanyak 502 kasus dari 12 hingga 14 September yang baru dilaporkan,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, kemarin.

Di lain pihak, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat kembali mengingatkan kunci penyelesaian penanganan covid-19 berada di tangan kita bersama. Kebijakan yang dibuat pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, harus melibatkan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaannya.

“Kita berharap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah bisa menjadi landasan untuk mewujudkan langkah pengendalian covid-19 di Tanah Air yang lebih baik,” kata Lestari saat membuka diskusi daring bertema Arah kebijakan penanganan pandemi covid-19 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 di Jakarta, kemarin.

Dalam diskusi itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo berpendapat kolaborasi antara pemerintah dan komunitas masyarakat merupakan modal dasar untuk mengendalikan penyebaran covid-19. (Faj/Ykb/Ssr/Hld/Fer/X-10)

BERITA TERKAIT