17 September 2020, 03:05 WIB

Indeks Demokrasi Pancasila


Syaiful Arif Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila | Opini

INDEKS Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2019 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya. Pada 2019, IDI berada di angka 74,92 naik 2,53 poin jika dibandingkan dengan 2018 yang mencapai 72,39. Dengan angka ini, kualitas demokrasi kita masuk kategori sedang.

Peningkatan IDI 2019 disebabkan tiga aspek pengukuran indeks demokrasi, yakni kenaikan aspek hak-hak politik (70,71), kenaikan aspek lembaga demokrasi (78,73), dan turunnya kebebasan sipil dari 78,46 pada 2018 menjadi 77,20 pada 2019. Turunnya aspek kebebasan sipil disebabkan ancaman dan penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.

Meskipun mengalami kenaikan dalam ukuran dalam negeri, kualitas demokrasi di RI mengalami penurunan pada pengukuran global. Pada 2019, perusahaan riset bisnis dan ekonomi di Inggris, The Economist Intelligence Unit (EIU) melansir Indeks Demokrasi Global dan menempatkan RI pada peringkat ke-64.

Pada 2016, RI sempat menempati peringkat ke-48, sedangkan pada 2017, demokrasi kita turun peringkat ke urutan 68. EIU menempatkan kualitas kita kategori flawed democracy (demokrasi cacat) karena meskipun telah terjadi pemilu secara stabil, terdapat kelemahan di pemerintahan, budaya politik, dan rendahnya partisipasi publik.


Parameter Pancasila

Bagaimana kita membaca hal ini? Apa yang harus dilakukan untuk menaikkan indeks demokrasi kita pada level dalam negeri maupun global?

Berdasarkan semangat reformasi, tengah menguatkan kembali ideologi bangsa, Pancasila. Kita perlu mengkritisi kualitas demokrasi ini berdasarkan parameter Pancasila. Hal ini sesuai agenda nasional pembinaan ideologi Pancasila yang dicanangkan Presiden Jokowi melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dalam kaitan ini, BPIP juga tengah merancang indikator pengukuran pengamalan Pancasila. Terutama, untuk peraturan perundang-undangan, kebijakan kementerian dan lembaga negara serta pemerintahan daerah. Ke depan diperlukan penyusunan Indeks Pengamalan Pancasila tersendiri, sebagaimana IDI.

Dalam kaitan ini, nilai-nilai Pancasila harus dijadikan parameter pengukuran kualitas demokrasi kita. Mengapa? Karena Pancasila dasar negara, filosofi, ideologi, dan cita hukum negara. Sebagaimana ditegaskan Putusan MK No 100/ PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No 2/2011 tentang Perubahan atas UU No 2/2008 tentang Parpol.

Penegasan posisi Pancasila juga terdapat dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 67 huruf a angka 1 yang menyatakan, kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan keutuhan NKRI. Setiap kepala daerah wajib mengamalkan Pancasila dalam perumusan dan praktik kebijakannya (Bahaudin, 2020).

Hal ini berdampak pada penyusunan visi-misi kepala daerah dan calon kepala daerah. Menurut Ahmad Basarah (2020), penyusunan visi- misi kepala daerah harus berdasarkan Pancasila.

Bukan hanya berdasar rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah sebagaimana Peraturan KPU (PKPU) No 1/2020 tentang visi, misi dan program calon kepala daerah yang disusun hanya berdasar RPJPD. Semestinya sebagai peraturan di bawah UU, PKPU mengacu UU No 23/2014 tentang Pemda, yakni kepala daerah wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.


Demokrasi Pancasila

Persoalannya, apakah ukuran konseptual dan normatif dari Pancasila sehingga bisa dijadikan parameter pengukuran kualitas demokrasi? Inilah persoalan yang menghinggapi semua upaya untuk mengukur pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kaitan ini, kita bisa merumuskan parameter Pancasila bagi praktik demokrasi dengan mendasarkan diri pada konsepsi demokrasi Pancasila yang memiliki beberapa prinsip. Pertama, demokrasi Pancasila ialah demokrasi material, bukan demokrasi formal.

Roeslan Abdulgani dalam Resapkan dan Amalkan Pantjasila (1964) menjelaskan demokrasi Pancasila ialah demokrasi berisi materi nilai-nilai Pancasila, bukan demokrasi formal atau prosedural semata.

Pertanyaannya, materi Pancasila seperti apa yang harus dikandung demokrasi kita? Hal ini melahirkan prinsip kedua, yakni kemanusiaan, persatuan bangsa, dan keadilan sosial. Artinya, demokrasi kita mestilah dilaksanakan demi terlindunginya martabat manusia dalam bentuk pemenuhan HAM, terutama hak sipil dan politik.

Tidak berhenti di sini, ia juga harus memenuhi hak-hak sosial-ekonomi sehingga menciptakan keadilan sosial. Pada saat bersamaan, praktik demokrasi itu tidak boleh merusak persatuan bangsa sebab segenap praktik politik yang dilaksanakan, dalam rangka penguatan kehidupan bersama sebagai bangsa majemuk. Penggunaan politik SARA dalam demokrasi Pancasila diharamkan. Ketiga, semua nilai-nilai kemanusiaan dan politik itu merupakan turunan dari nilai ketuhanan. Oleh karenanya, demokrasi Pancasila ialah ‘teo-demokrasi’ karena bersumber ketuhanan.

Keempat, tujuan kemanusiaan, kebangsaan, dan keadilan itu dibangun melalui metode musyawarah, yang dalam kamus politik kontemporer disebut deliberasi. Dengan demikian, demokrasi Pancasila ialah demokrasi deliberatif, yang meluaskan deliberasi politik tidak hanya di ruang parlemen, tetapi juga di ruang publik. Mengapa? Karena tujuan utama demokrasi Pancasila ialah keadilan sosial.

Ketika berbagai kebijakan, baik di legislatif maupun eksekutif bertentangan dengan keadilan sosial, rakyat berhak mengkritisi dan mentransformasikannya melalui ruang publik. Pada titik inilah, parameter demokrasi Pancasila bisa mengoreksi ukuran IDI. Di dalam IDI, hanya ada tiga aspek demokrasi, yakni hak-hak politik, lembaga demokrasi, dan kebebasan sipil. Menurut penulis, ini merupakan ‘konsepsi minimalis’ atas demokrasi.

Aspek demokrasi semestinya harus dibangun melalui aspek-aspek demokrasi Pancasila yang meliputi pemenuhan hak-hak sipil-politik, penguatan persatuan bangsa, dan perwujudan keadilan sosial. Lalu, penguatan budaya politik berbasis nilai-nilai keagamaan, serta partisipasi politik melalui deliberasi publik.

Berbagai aspek ini yang menjadi dasar bagi Indeks Demokrasi Pancasila akan menyelamatkan kita dari pengukuran yang kurang tepat, akibat konsepsi dasar yang bermasalah.

BERITA TERKAIT