16 September 2020, 19:47 WIB

Peraturan KPU Harus Adaptif di tengah Pandemi


Tri Subarkah | Politik dan Hukum

PILKADA serentak yang akan dihelat pada tahun ini akan menghadapi tantangan sulit, yakni pandemi covid-19. Tahapan pendaftaran telah dilalui oleh bakal calon. Setelah itu, KPU akan menetapkan pasangan calon kepala daerah dan proses kampanye segera berlangsung.

Namun, kampanye di masa pandemi tidak dapat dilakukan seperti sebelumnya. Oleh sebab itu, pengamat hukum tata negara dari Universitas Sebelas Maret, Agus Riewanto, mengatakan KPU harus membuat peraturan yang adaptif agar dapat diimplementasikan dengan situasi abnormal pandemi covid-19.

Baca juga: Bawaslu Usulkan Kampanye Pilkada Secara Virtual

"Menurut saya PKPU-nya harus didesain sedemikian rupa bagaimana caranya menghindari penumpukan atau pertemuan massa," ujar Agus saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (16/9).

Terlebih, Agus menilai bahwa kampanye merupakan proses yang sulit karena pendukung pasangan calon akan menunjukan fanatismenya. Ia menyarankan agar nantinya, kampanye dilakukan secara daring. Kalau pun memang ada pertemuan, lanjut Agus, harus dibatasi jumlah peserta dan tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Detail-detail begitu harus diatur KPU agar Pilkada tidak menjadi kluster baru penularan covid," pungkasnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menyarankan agar pilkada serentak ditunda sampai ada kepastian terkait vaksin covid-19. Ia menilai kampanye daring tidak akan berjalan efektif.

"Kampanye online, kampanye daring nggak ada yang bisa, karena daerah nggak ada internet. Digital marketing nggak efektif," ujarnya.

Bahkan, Pangi menduga ketidakefektifan kampanye daring dapat dijadikan celah bagi setiap pasangan untuk melakukan serangan fajar kepada calon pemilih.

"Di tengah pandemi ini bagaimana cara bergerak kampanye? Paling-paling nanti ujungnya main serangan fajar semua, sudah ke sana semua pikiran mereka. Jadi artinya kuat-kuatan logistik, mana yang kuat amunisi dia yang menang. Karena apa? Nggak bisa sosialisasi, menemui warga, face to face, menyalami warga," paparnya.

Baca juga: Resmi, Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek Jadi 71 Hari

Sementara itu, Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebut pihaknya sedang menyempurnakan PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

"Di sana juga mengatur tentang ada sejumlah larangan dan sanksi. Ini juga misalnya jika ada yang melanggar ketentuan, nanti KPU bisa memberikan peringatan tertulis dan bisa berkoordinasi dengan pihak terkait untuk direkomendasikan, misalnya dihentikan kegiatan kampanyenya," tandas Raka. (Tri/A-3)

BERITA TERKAIT