16 September 2020, 13:38 WIB

Puluhan Rumah Warga di Batu Cermin Digusur


John Lewar | Nusantara

PULUHAN rumah warga di desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur terancam digusur oleh pemerintah daerah setempat dan diganti dengan rumah susun dan sekolah. Puluhan rumah itu dibangun di atas tanah milik pemerintah tidak jauh dengan objek wisata gua Batu Cermin. Lebih dari tiga puluh rumah penduduk di areal itu dipastikan dalam waktu dekat akan digusur total oleh pemerintah. 

Para petugas Satpol PP Kabupaten Manggarai Barat telah berjaga di lokasi permukiman warga Batu Cermin untuk menertibkan para pemilik rumah. Kepala Satpol PP Kabupaten Manggarai Barat, Stef Salud mengatakan peringatan lisan sudah disampaikan, termasuk tiga kali peringatan tertulis namun warga tetap tidak pindah dari tanah milik pemkan itu. Dinas Perumahan dan Permukiman Penduduk bersama pemerintah desa ikut mendampingi warga untuk membongkar sendiri rumah mereka. 

"Kami tim terpadu turun ke lokasi menertibkan ini dengan diikuti pemasangan papan nama bertuliskan tanah ini milik pemerintah. Sebaiknya warga membongkar sendiri bangunannya. Jika tidak, pemerintah akan membongkar secarah paksa. Tetapi silahkan yang merasa tidak puas menempuh jalur hukum," ujar Stef, Rabu (16/9).
"ujar Stef tegas.

Stef menambahkan di atas tanah tersebut akan dibangun rumah susun dan gedung sekolah. 

baca juga: Anggaran Pembangunan Jalan Temitabuan-Sesna Rp3,8 Miliar

Kargo salah satu pemilik rumah yang bermukim di atas tanah milik pemerintah mengaku tanah tersebut dibelinya dari Rofina Panil warga Wae Sambil Desa Batu Cermin. Ia mengaku baru mengetahui tanah itu milik Pemkab Mabar lewat surat pemberitahuan dan peringatan.

"Tanah ini kami beli dari Rofina Panul lengkap dengan surat kuitansi jual beli dan tanda tangan kepala desa Batu Cermin," ungkapnya.

Kargo menambahkan masalah ini sudah dilaporkan ke kepolisian  atas dugaan penipuan yang dilakukan Rofina. Menurutnya bukan hanya dia yang membeli tanah itu, tetapi banyak warga yang menjadi korban penipuan jual beli tanah milik pemerintah daerah. (OL-3)

BERITA TERKAIT