16 September 2020, 10:21 WIB

KPK: Waspadai Penipuan Berkedok Bantu Isi LHKPN


Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum

MASYARAKAT diimbau mewaspadai oknum petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan modus membantu pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi calon kepala daerah. Oknum tersebut kerap meminta sejumlah biaya.

"Saat ini, terdapat beberapa pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK atau mitra kepanjangan KPK yang dapat membantu pengisian LHKPN," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Rabu (16/9).

KPK menerima informasi adanya pihak-pihak yang mengaku pegawai atau mitra di Banten dan Jawa Barat. Oknum tersebut mengaku dapat membantu mendapatkan tanda terima LHKPN sebagai persyaratan pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Baca juga: KPK: Jangan Kotori Pilkada dengan Praktik Suap dan Korupsi

Ipi menjelaskan, Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020, penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara daring melalui elhkpn.kpk.go.id.

KPK tidak pernah memungut biaya administrasi untuk layanan publik yang disediakan bagi masyarakat, termasuk dalam pengisian LHKPN.

"KPK meminta masyarakat berhati-hati," ujar Ipi.

Ipi mengimbau masyarakat melapor bila mendapati para pihak yang mencurigakan. Bahkan terindikasi mencari keuntungan dengan mengatasnamakan KPK.

"Silakan melaporkan kepada pihak kepolisan, atau menghubungi KPK melalui call center KPK di 198," pungkas Ipi. (OL-1)

BERITA TERKAIT