16 September 2020, 05:32 WIB

Nakes Covid-19 di Aceh belum Terima Insentif


Ferdian Ananda Majni | Humaniora

TERKAIT tenaga kesehatan yang menangani covid-19 di Aceh belum menerima insentif selama 6 bulan, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyebut insentif tenaga kesehatan itu merupakan program presiden yang menggunakan APBN.

"Saya dengar sebagian sudah, sebagian dalam proses, dan sebagian menunggu. Kita juga sudah minta izin apa boleh program presiden yang menggunakan APBN ini kemudian disubstitusi dengan APBA (APBD) misalnya," kata Nova kepada Media Indonesia, Selasa (15/9).

Meski ada rencana insentif untuk nakes akan diambil dari alokasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Nova memastikah hal itu perlu persetujuan dan sepenuhnya wewenang presiden.

Baca juga: Pemerintah Jamin Vaksin Covid-19 Halal

"Itu juga kita harus hati-hati, kalau nanti double anggaran juga dalam peraturan perundangan kan nggak boleh. Karenanya, itu saya serahkan sepenuhnya ke gugus tugas nasional dan Presiden," sebutnya.

Nova memastikan pemerintah Aceh akan patuh dan mengikuti prosedur dalam mekanisme penyaluran dana insentif bagi nakes dari Pemerintah Pusat.

"Yang jelas kalau ada perintah untuk itu ditanggulangi dengan APBD, APBA dalam hal ini yang kita lakukan. Karena itu program presiden dan presiden yang sudah mencanangkannya," terangnya.

Di lain kesempatan, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Aceh Safrizal Rahman meminta perhatian Plt Gubernur Aceh terkait pencairan insentif bagi tenaga medis yang menangani pasien covid-19.

"Seluruh tenaga medis yang bergerak menangani pasien positif covid-19, hingga saat ini, memang belum mendapatkan insentif sesuai dengan yang dijanjikan pemerintah,” sebutnya.

Menurutnya, insentif penunjang yang dijanjikan akan diberikan kepada seluruh tenaga medis yang terlibat dalam penanganan covid-19 bersumber anggaran dari pemerintah pusat.

Namun, Pemerintah Aceh tentu bisa melakukan talangan dengan menggunakan anggaran daerah, seperti yang dilakukan banyak daerah lain di Indonesia.

"Artinya mereka (pemerintah daerah) memberikan insentif kepada para tenaga medisnya dan mengatakan nanti seandainya yang dari pusat turun (cair) maka itu dikembalikan," lanjutnya.

Ketidakpastian insentif, kata Safrizal, tentunya mengakibatkan keresahan bagi nakes, terlebih mereka dituntut tetap bekerja dengan risiko dan beban yang sangat berat selama pandemi covid-19.

“Kalau boleh kita katakan, galau petugas medis di Aceh, karena sudah menunggu berbulan-bulan tidak mendapatkan insentif. Seharusnya Pemerintah Aceh harus mengambil langkah pasti,” pungkasnya.

Berdasarkan data IDI, terdapat sekitar 3.500 dokter di Aceh, sementara yang menjadi garda terdepan hanya sekitar 800 hingga 1.000 dokter. Begitu juga perawat dan para tenaga medis lainnya.

Sejauh ini, tenaga kesehatan di Aceh hanya mendapatkan buah tangan dari Pemerintah Aceh berupa sembako dan sejenisnya tetapi belum insentif berupa dana.

Meski begitu, IDI Aceh menyerahkan sepenuhnya proses pencairan insentif kepada pemerintah. (OL-1)

BERITA TERKAIT