16 September 2020, 03:53 WIB

Pemda Diminta Gelar Rakor Penegakan Hukum Protokol Kesehatan


Ind/DY/X-10 | Politik dan Hukum

PEMERINTAH daerah diminta segera melaksanakan rapat koordinasi penegakan hukum protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Permintaan itu tertuang dalam surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No 440/5113/SJ, Senin (14/9).

‘’Beberapa poin yang dibahas, antara lain, sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020, sosialisasi Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020, pencegahan dan deteksi kerawanan penularan covid-19, dan koordinasi penegakan hukum protokol kesehatan,’’ jelas Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irawan di Jakarta, kemarin.

Rapat koordinasi tersebut diharapkan dilaksanakan paling lambat pada Jumat (18/9) dan hasilnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Daerah.

“Kemendagri berharap dihimpun perkembangan terkini di setiap daerah terkait dengan penegakan hukum protokol kesehatan, penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin protokol kesehatan, dan PKPU dan peraturan Bawaslu dapat tersosialisasi baik,” ujar Benni.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Divisi Penindakan Ratna Dewi Petalolo mengatakan PKPU belum mengatur sanksi administrasi terhadap pelanggaran protokol kesehatan selama tahapan pilkada. Karena itu, imbuhnya, Bawaslu tidak bisa menghukum peserta pilkada tanpa aturan karena hal itu bertentangan dengan legalitas.

“Khusus protokol kesehatan, sanksinya belum diatur secara tegas dalam PKPU, output-nya (hasilnya) sebatas rekomendasi menjadi kewenangan KPU untuk memberikan sanksi,” ungkap Dewi dalam webinar terkait evaluasi penerapan protokol kesehatan penyelenggaraan pilkada yang diselenggarakan di Jakarta, kemarin.

Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilihan Umum (Mappilu) mendesak KPU dan aparat bersikap tegas dalam penegakan aturan protokol kesehatan selama tahapan Pilkada 2020.

“Kalau undang-undang menghendaki bahwa Pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan, laksanakan saja, asalkan mengikuti protokol kesehatan,” ujar Ketua Mappilu PWI Pusat, Suprapto Sastro Atmojo, di Banjarmasin, kemarin. (Ind/DY/X-10)

BERITA TERKAIT