15 September 2020, 23:23 WIB

Polemik Pakta Integritas di UI, Kemendikbud : Tidak Salahi Aturan


Syarief Oebaidillah | Humaniora

TERKAIT polemik yang mencuatkan pro- kontra di masyarakat tentang Pakta Integritas (PI) di Universitas Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Ditjen Dikti Kemendikbud) berkeyakinan kampus jaket kuning tersebut tidak menyalahi aturan perundangan.

Sekretaris Ditjen Dikti Kemendikbud Paristiyanti Nurwardani mengatakan, PI itu dibuat sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi bersangkutan. Ditjen Dikti pun yakin aturan itu dibuat dengan prudent dan resmi.

"PI dari UI saat ini sudah ada yang resmi, sehingga Dikti Kemendikbud sangat yakin UI menjunjung tinggi tujuan Pendidikan Tinggi. Dan PI resmi tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundangan, " kata Sekretaris Ditjen Dikti Kemendikbud Paristiyanti Nurwardani menjawab Media Indonesia, Selasa ( 15/9)

Paristiyanti menjelaskan, perguruan tinggi merupakan satuan kerja (satker) otonomi dan UI sebagai Perguruan Tinggi Negara Berbadan Hukum (PTN-BH ) yang diberi kewenangan otonomi lebih luas sesuai dengan PP PTNBH.

Baca juga : Universitas Pancasila Gelar Pengenalan Mahasiswa Baru Lewat Daring

Kendati demikian, lanjut dia, semua PTNBH tetap harus taat dan patuh kepada UUD 45, UU Sisdiknas dan Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya terkait tujuan Pendidikan Tinggi yakni tentang manah pada pasal 2 bahwa Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Berikutnya, Pasal 5 bahwa Pendidikan Tinggi bertujuan untuk berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

"Semua institusi bukan hanya UI mempunyai peraturan dan menurut kami mohon kita memegang PI yang resmi dan jika ada PI versi lain mohon tidak dijadikan polemik dan kita kembali ke PI yang resmi, " pungkas Paris. (OL-7)

BERITA TERKAIT