15 September 2020, 20:58 WIB

98% Anggaran Kemensos Tahun Depan Untuk Perlindungan Sosial


Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora

KEMENTERIAN Sosial mengajukan anggaran sebesar Rp92,8 triliun untuk Pagu Anggaran 2021. Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras mengatakan, dari jumlah tersebut, 98,04 persennya atau sebesar Rp91 triliun dialokasikan untuk program perlindungan sosial. Sedangkan sisanya, sebesar Rp1,8 triliun digunakan untuk dukungan manajemen.

“Dari anggaran untuk perlindungan sosial Rp91 triliun atau 98,04 persen tersebut, tersebar di masing-masing unit kerja Eselon (UKE) I,” kata Hartono dalam pernyataan tertulis, Senin (14/9).

Masing-masing pimpinan UKE I menjelaskan, alokasi dan penggunaan anggaran digunakan untuk merespon dampak pandemi covid-19 dan penguatan program yang tertunda. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) misalnya, akan menganggarkan program Bantuan Sosial Tunai untuk 10 juta KPM pada 2021, di samping program kartu sembako.

Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) akan melanjutkan Program Keluarga Harapan dan menambah cakupan komponen PKH. Ditjen Rehabilitasi Sosial (Rehsos) akan memperkuat Asistensi Rehsos (Atensi) di UPT yang menangani lima klater sasaran dan sarana prasarana balai rehsos. Ditjen Pemberdayaan Sosial akan melakukan redesign kube menjadi program kewirausahaan sosial (ProKus) dan puskesos.

Sementara itu BP3S, pada 2021 akan mulai melakukan pembangunan gedung Poltekesos Bandung yang telah disiapkan sejak 2018 dan Itjen akan meningkatkan pengawasan dan pendampingan program termasuk tindak lanjut hasil pengawasan.

Baca juga : Waspada, 23 Kabupaten Kota Konsisten 3 Pekan di Zona Merah

Lebih lanjut, Hartono mengatakan, Kemensos memberikan perhatian penting dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam Pagu Anggaran 2021, dialokasikan sebesar Rp1,3 triliun untuk pengelolaan data, sistem dan teknologi informasi Kesos, sebagai bagian penyempurnaan DTKS.

Dalam pengelolaan DTKS pada 2021, Kemensos menetapkan sasaran warga miskin/rentan dalam DTKS mengalami peningkatan cakupan, yakni menjadi 60 persen masyarakat dengan pendapatan terbawah.

“Prosentase tersebut setara dengan 41.697.344 rumah tangga, atau 162.003.487 jiwa,” ungkapnya.

Usulan tentang perbaikan DTKS ini mendapat dukungan luas dari segenap anggota Komisi VIII. Dengan kualitas DTKS yang baik, diyakini akan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan dan efektifitas program.

Di samping itu, bantuan sosial yang masih akan berkesinambungan untuk merespon dampak pandemi pada 2021. Ditjen PFM masih akan menyalurkan Bansos Tunai dengan target penerima sebanyak 10 juta KPM di 34 provinsi, termasuk di DKI Jakarta.

Baca juga : Delapan Provinsi Prioritas, Ini Upaya Satgas Covid-19

Secara umum, Pagu Anggaran untuk Sekretariat Jenderal Kemensos sebesar Rp2,1 triliun, Inspektorat Jenderal Rp43 miliar, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Rp456 miliar, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Rp1,5 triliun, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp30 triliun, Direktorat Jenderal PFM sebesar Rp57 triliun, dan Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp391 miliar.

Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzili menyatakan setuju atas usulan anggaran masing-masing UKE I Kemensos.

“Komisi VIII mendukung penuh usulan anggaran yang disampaikan masing-masing unit kerja (UKE) Eselon I Kemensos,” tuturnya.

Ace berpesan agar anggaran Kemensos tetap merespon dampak dari covid-19. Menurutnya, respon Kemensos terhadap penanganan dampak pandemi juga sudah tercermin dalam alokasi anggaran Kemensos TA 2021.

“Saya juga berpesan agar dalam anggaran ini, memenuhi pendekatan money follows function. Di mana perencanaan dan penggunaan anggaran yang lebih fokus pada fungsi atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tandasnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT