15 September 2020, 09:15 WIB

Daerah Harus Bahas Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Surat Bernomor 440/5113/SJ pada Senin (14/9) yang meminta pemerintah daerah melaksanakan rapat koordinasi penegakan hukum protokol kesehatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020. Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irawan di Jakarta, Selasa (15/9).

“Beberapa poin yang dibahas antara lain Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020. Sosialisasi Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020, Pencegahan dan Deteksi Kerawanan Penularan Covid-19 dan Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan," kata Benni.

Ia mengatakan surat tersebut juga merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah dan Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 2020 terkait Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Petunjuk Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan.

Baca juga: Mappilu Desak Penegakan Protokol Kesehatan Saat Pilkada

Rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan paling lambat pada Jumat (18/9). Hasilnya, dilaporkan kepada Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Daerah.

“Kemendagri berharap bisa menghimpun perkembangan terkini di masing-masing daerah terkait dengan penegakan hukum protokol kesehatan, penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin protokol kesehatan, dan PKPU dan peraturan Bawaslu dapat tersosialisasi baik," ungkapnya.(OL-5)

BERITA TERKAIT