15 September 2020, 02:15 WIB

Protokol Keamanan Nakes Perlu Koreksi


ANDHIKA PRASETYO | Humaniora

PRESIDEN Joko Widodo meminta secara khusus Menteri Kesehatan segera melakukan audit dan koreksi mengenai protokol keamanan untuk tenaga kesehatan (nakes) dan pasien di seluruh rumah sakit.

Presiden minta kepastian bahwa rumah sakit harus betul-betul menjadi tempat yang aman, bukan jadi klaster penyebaran covid-19

.Hal itu dikemukakan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Presiden menegaskan bahwa meningkatkan angka kesembuhan kasus covid-19 jadi salah satu prioritas pemerintah.

Hingga saat ini, jumlah penderita yang telah pulih di Indonesia mencapai 155.010 orang atau 71% dari jumlah total kasus yang tercatat secara keseluruhan. “Ini sedikit lebih rendah dari rata-rata kesembuhan dunia.

Kita harus terus mengejar rata-rata kesembuhan global,” ujar Presiden Jokowi.

Imbauan senada sebelumnya juga dikemukakan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Minggu (13/9). Pemerintah, kata Lestari, harus segera turun tangan mengatasi ancaman kematian yang dihadapi para tenaga kesehatan dan medis akibat kian tingginya tingkat penyebaran covid-19 saat ini.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, ancaman kematian akibat terpapar covid-19 yang dihadapi para tenaga kesehatan merupakan hal yang serius dan harus segera dicarikan solusi untuk men-gatasinya.

Legsilator Partai NasDem itu mengungkapkan pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sudah mendata sejumlah dugaan penyebab merebaknya penularan covid-19 di fasilitas kesehatan.

“Ada kemungkinan desain tata ruang rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang belum dirancang untuk penanganan pandemi yang disebabkan virus,” ujarnya.

Secara terpisah, Dekan Fa-kultas Kedokteran Universitas Indonesia Ari Fahrial Syam mengungkapkan hal senada. Pemerintah, menurutnya, harus menjaga dokter di Indonesia sebagai aset dan investasi berharga.

Berkaitan dengan penanganan pandemi, untuk mencegah terulangnya kasus kematian dokter, Ari menuturkan kuncinya ialah pada pengendalian kasus.

“Intinya, jumlah kasus kita yang harus terkendali. Jangan otak-atik yang lain. Ini kan pasien tidak terkendali yang membuat dokter exhauted. Jangan biarkan orang keliaran di jalanan,” ungkap Ari.

Pengaruhi pelayanan

Ketua Tim Mitigasi PB IDI Adib Khumaidi mengungkap-kan, terkait kematian dokter yang saat ini mencapai 115 orang dengan asumsi 1 dokter melayani 2.500 pasien, maka diperkirakan 300 ribu warga Indonesia akan kehilangan pelayanan dari dokter.“

Begitu juga dengan me-ninggalnya dokter gigi dan perawat. Apalagi dengan meninggalnya dokter spesialis yang saat ini masih dira-sakan kurang di Indonesia.

Dokter adalah aset bangsa, investasi untuk menghasil-kan dokter sangat mahal,” kata Adib kepada Media In-donesia, kemarin.Kehilangan dokter akan berakibat menurunnya kuali-tas pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu, menurut Adib, perlu ketegasan pemerintah untuk membuat langkah-langkah konkret dalam upaya perlindungan dan keselamatan bagi para dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

Adib menyatakan pening-katan jumlah pasien covid-19 dan terus bertambahnya rumah sakit rujukan tidak sebanding dengan jumlah tenaga kesehatan yang ada saat ini. (Ata/H-1

BERITA TERKAIT