15 September 2020, 06:10 WIB

Pacu Konsumsi, Pajak Mobil Diusulkan 0%


M Iqbal Al Machmudi | Ekonomi

KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar 0% atau pemangkasan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan upaya itu diharapkan dapat menstimulasi pasar sekaligus mendorong pertumbuhan sektor otomotif di tengah masa pandemi covid-19.

“Kami sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk relaksasi pajak mobil baru 0% sampai Desember 2020,” kata Agus melalui keterangan resminya, kemarin.

Agus menjelaskan upaya pemangkasan pajak pembelian mobil baru tersebut diyakini bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Tujuannya memulihkan penjualan produk otomotif yang tengah turun selama pandemi.

“Kalau kita beri perhatian agar daya beli masyarakat bisa terbantu dengan relaksasi pajak, kita terapkan. Kemudian pada gilirannya bisa membantu pertumbuhan industri manufaktur di bidang otomotif tersebut,” terangnya.

Seperti diketahui, kinerja industri otomotif pada semester pertama 2020 terbilang melambat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Hal itu terjadi karena dampak pandemi covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020. Namun, pada semester kedua tahun ini, mulai ada perkembangan yang positif.

“Oleh karena itu, kami berharap relaksasi pajak tersebut bisa segera dijalankan agar bisa memacu kinerja industri otomotif di Tanah Air dan pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Mantan menteri sosial tersebut mengungkapkan aktivitas industri otomotif memiliki multiplier effect yang luas, mulai penyerapan tenaga kerja yang besar hingga memberdayakan pelaku usaha di sektor lainnya.

“Industri otomotif itu mempunyai turunan begitu banyak. Ada tier 1, tier 2 yang begitu banyak,” imbuhnya.

Butuh stimulus

Relaksasi pajak pembelian mobil baru sempat digaungkan Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam.
Menurutnya, industri otomotif saat ini butuh stimulus dari pemerintah agar terjadi peningkatan daya beli.

“Kami harapkan ada tax deduction untuk menstimulasi daya beli, tapi tax deduction ini yang tidak mengurangi pendapatan pemerintah. Harapan kita ada di pajak daerah. Kalau pajak bisa diturunkan, jumlah yang dijual bisa naik,” paparnya.

Sebagai informasi, masyarakat yang membeli mobil dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019, yakni sebesar 15%-70% untuk kendaraan bermotor angkutan orang. Besaran tarif disesuaikan dengan jumlah maksimal muatan setiap kendaraan, dan juga isi silinder.

Mendorong konsumsi merupakan usul berbagai pihak guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak jatuh ke jurang resesi. Apalagi kontribusi konsumsi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai lebih dari 56%.

Jadi, bila konsumsi masyarakat dapat dijaga, dampak pertumbuhan negatif dari sektor lainnya seperti investasi dan ekspor impor dapat dikompensasi.

Saat ini berdasarkan data yang ada, konsumsi kelas menengah atas cenderung stagnan karena mereka masih menahan belanja. Untuk itu, dibutuhkan insentif bagi mereka untuk mau membelanjakan uang sehingga muncul permintaan atas produk-produk industri yang kin sudah berjalan. Dengan demikian, roda ekonomi bergerak lebih cepat. (E-1)

BERITA TERKAIT