14 September 2020, 09:53 WIB

PSBB Jilid II Pertaruhan Terakhir Kendalikan Covid-19


Hilda Julaika, Atalya Puspa | Megapolitan

PROVINSI DKI Jakarta kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai hari ini, Senin (14/09), setelah jeda selama beberapa pekan dengan PSBB transisi.

Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, dari sisi kesehatan masyarakat dan politik pengendalian pandemi, PSBB adalah suatu keniscayaan saat pandemi covid-19 di Jakarta kian eskalatif. Dan suatu hal yang paradoks jika PSBB Jakarta masih menjadi obyek debat kusir antarelite.

Untuk itu, penyelenggaraan PSBB Jilid II ini, menurutnya, menjadi pertaruhan terakhir untuk mengendalikan wabah covid-19 di Ibu Kota. Menurutnya, semua pihak harus saling membantu dan sadar diri untuk mengefektifkan pelaksanaan PSBB kali ini.

Baca juga: Angkutan Barang Dilarang Beroperasi Selama PSBB Jilid II

"PSBB Jakarta edisi September 2020 harus menjadi pertaruhan terakhir untuk mengendalikan wabah covid-19 di Jakarta. Warga Jakarta dan seluruh masyarakat Indonesia sudah lelah dengan 'penjara' wabah covid-19. Semua pihak seharusnya bahu membahu dalam mengatasi wabah ini," ungkap Tulus melalui keterangan resmi, Senin (14/9).

Tulus berpandangan jika PSBB kali ini gagal diterapkan sebagai instrumen pengendalian covid-19, akan sangat berdampak pada pengendalian pandemi di level nasional. Bahkan efek klimaksnya akan berpengaruh pada perekonomian nasional yang bisa semakin terpuruk.

"Jika PSBB Jakarta kali ini gagal sebagai instrumen pengendali wabah covid-19, akan berdampak eskalatif terhadap pengendalian wabah di level nasional. Dan klimaksnya denyut nadi perekonomian nasional akan makin terpuruk," kritiknya.

Sehingga, menurutnya, seluruh masyarakat Jakarta sudah seharusnya patuh dan benar-benar melaksanakan protokol kesehatan. Warga DKI dituntut tidak egois dan hanya mementingkan keselamatan diri.

"Masalah wabah covid-19 adalah masalah keselamatan kolektif, bukan keselamatan individual belaka. Begitupun dengan aparat Pemprov DKI Jakarta dan aparat terkait agar secara konsisten dan sistematis melakukan upaya sosialisasi dan penegakan hukum bagi yang melanggar," saran Tulus.

"Jangan ada kata kompromi dan negosiasi untuk melindungi keselamatan warga. Jangan mimpi pertumbuhan ekonomi akan meroket jika aspek pengendalian wabah covid-19 masih berantakan dan amburadul seperti sekarang," tandasnya. (OL-1)

BERITA TERKAIT