14 September 2020, 05:21 WIB

Transparansi Penggunaan Influencer


Tri/P-5 | Politik dan Hukum

BAGAIMANA ICW menemukan angka Rp90,4 miliar dari pemerintah untuk influencer?

Kami melakukan penelusuran melalui Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) setiap kementerian dan lembaga. Hasil temuan yang kami dapatkan, kami mencari dari 2014, sejak Presiden Jokowi dilantik hingga 2020. Kemudian, kita lihat ada peningkatan tren pada 2017 dalam konteks aktivitas digital.

Apa bedanya temuan aktivitas digital dengan influencer?

Sebagai gambaran umumnya, kami ingin melihat pola pemerintah dalam mendiseminasikan informasi terkait dengan program-progamnya ini melalui apa saja. Kita fokus ke dalam aktivitas digital dengan sejumlah kata kunci, salah satunya influencer.

Pemantiknya sebenarnya ialah dari #IndonesiaButuhKerja. Ketika muncul tagar tersebut, kami coba melakukan inisiatif dengan melihat, ada enggak sih sebenarnya pemerintah menggunakan influencer sebagai saluran untuk mendiseminasikan informasi kepada publik, ternyata ada.

Apakah ICW menemukan indikasi korupsi dalam temuan itu?

Kajian atau hasil pemantauan kemarin ialah prelimenary. Sekarang kami sedang melakukan penelusuran terhadap sejumlah poin, terutama dalam konteks pengadaan barang dan jasa, apakah ada metode yang dinilai keliru atau bermasalah ketika proses pelaksanaannya. Sampai sejauh ini, kami masih melakukan pemantauan dan menganalisis lebih lanjut data-data tersebut.

Ada dua persoalan yang kami lihat, efektivitas dan transpa ransinya. Sampai sejauh mana pemerintah menyampaikan informasi tentang
penggunaan influencer ini, basisnya kita bisa lihat di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Namun, ketika kami melakukan crosscheck terhadap beberapa kementerian, ternyata penggunaan influencer itu tidak dimasukkan di laporan tersebut.

Bagaimana dengan posisi influencer-nya?

Saya coba menggunakan base line-nya Amerika. Di sana, beberapa orang yang menjadi influencer, mereka menyematkan tagar apa yang mereka sampaikan itu sponsor iklan. Di Indonesia, ada Panji Pragiwaksono. Sejumlah informasi yang dia sampaikan, itu dikasih tagar yang mengindikasikan twitnya Panji berbayar.

Pertanyaannya ialah ketika influencer itu tidak menyematkan tagar, ini akan menjadi disinformasi. Misalkan Gofar Hilman dan Ardhito Pramono menyampaikan tagar #IndonesiaButuhKerja, apakah mereka mengetahui secara pasti bagaimana omnibus law ini dikerjakan. Jangan sampai influencer ini digunakan pemerintah sebagai corongnya saja, tapi tidak menyertakan argumentasi secara kritis. Kalau masyarakat bertanya secara kritis kepada influencer dan tidak bisa menjawab, artinya tidak ada ruang dialog yang terbangun. (Tri/P-5)

BERITA TERKAIT