14 September 2020, 04:58 WIB

Sosialisasi Kebijakan Pemerintah


Pra/P-5 | Politik dan Hukum

MENGAPA Istana menggunakan jasa influencer?

Karena 40% populasi kita ialah milenial. Mereka ialah kaum yang sangat melek media sosial dan kita tahu semua infl uencer menggunakan media sosial. Jadi, influencer bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Dari situ, program-program pemerintah bisa disampaikan. Seperti bantuan sosial, bagaimana kalau mau mendaftar, prosedurnya seperti apa. Itu kan penting untuk disosialisasikan.

Jadi, menurut Istana tidak ada salahnya memanfaatkan jasa influencer?

Saya tidak melihat salahnya di mana. Influencer digunakan kan untuk menyampaikan kebenaran. Kalau untuk menyosialisasikan kebijakan-kebijakan yang benar, apa salahnya?

Kecuali mereka memutarbalikkan fakta, membuat baik apa yang tidak baik. Yang buruk di-make up. Kan tidak. Toh, mereka berbicara apa adanya.

Influencer juga tidak antidemokrasi. Ketika mereka menyampaikan pesan pemerintah, pasti juga akan ada yang mengkritik, menggugat. Itu sudah biasa kan. Tidak mungkin mereka dominan dan menguasai ruang publik.

Bagaimana cara pemerintah merekrut influencer?

Kita pasti memilih orang-orang yang berkompetensi, yang memiliki kemampuan, menguasai substansi karena opini-opini mereka berpengaruh secara publik. Sebagai key opinion leaders itu pasti harus orang-orang yang memiliki kompetensi, bukan sembarangan.

Bagaimana kalau ada influencer yang menyampaikan pesan yang salah kepada masyarakat?

Jika dalam perjalanan ada influencer yang melanggar hukum, tentu harus diproses sesuai aturan yang ada.

Pada intinya pemerintah ingin merangkul semua stakeholder, termasuk influencer karena influencer punya massa, punya pengikut, punya pendengar. Apa yang mereka sampaikan pasti didengar banyak orang. Mereka bisa membantu memerangi hoaks, fitnah, mengarahkan masyarakat untuk menggunakan media sosial secara positif. (Pra/P-5)

BERITA TERKAIT