13 September 2020, 10:04 WIB

Pembicaraan Afghanistan-Taliban Serukan Gencatan Senjata


Haufan Hasyim Salengke | Internasional

SETELAH hampir dua dekade, perang menewaskan puluhan ribu orang, Pemerintah Afghanistan dan Taliban membuka pembicaraan damai dibuka di ibu kota Qatar.

Pemerintah Afghanistan menyerukan gencatan senjata kemanusiaan dengan kelompok Taliban.

Kepala Dewan Perdamaian Afghanistan Abdullah Abdullah menekankan tidak ada pemenang yang dihasilkan lewat perang. Taliban tidak menyebut gencatan senjata, sebaliknya menegaskan Afghanistan harus berada di bawah hukum Islam.

AS mendorong kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan, dengan mengatakan keinginan dunia, mereka bisa berhasil.

Afghanistan telah mengalami konflik selama empat dekade, dengan puluhan ribu warga sipil tewas. Pembicaraan bersejarah dimulai pada Sabtu, satu hari setelah peringatan 19 tahun serangan mematikan 11 September di New York, yang menyebabkan AS memulai operasi militer di Afghanistan.

Konflik di Afghanistan merupakan yang terpanjang dalam sejarah AS.

Baca juga: Pemerintah Afghanistan-Taliban Mulai Pembicaraan Damai Bersejarah

Pembicaraan ini merupakan yang pertama dan langsung antara Taliban dan perwakilan pemerintah Afghanistan. Para militan sampai sekarang menolak untuk bertemu dengan pemerintah dan menyebut mereka 'boneka' AS.

Konflik masih berlanjut di Afghanistan, pemerintah mengatakan 12.000 warga sipil telah tewas sejak Februari.

Pada upacara pembukaan, Sabtu (12/9), Abdullah Abdullah menyerukan gencatan senjata segera.

"Salah satu masalah paling utama yang ada di benak rakyat adalah pengurangan kekerasan secara signifikan," ujarnya.

"Mewakili sistem politik yang didukung oleh jutaan laki-laki dan perempuan dari keragaman latar belakang budaya, sosial, dan etnis di tanah air kita. Mereka berharap menutup gerbang perang dan penderitaan selamanya," imbuhnya.

Pemimpin Taliban Mullah Baradar Akhund mengatakan dia berharap negosiasi akan bergerak maju dengan kesabaran.

Dia ingin Afghanistan merdeka dan bersatu.

"Pun memiliki sistem Islam, di mana semua suku dan etnis di negara ini hidup tanpa didiskriminasi".(BBC/OL-5)

BERITA TERKAIT